KENDARI — Tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Agenda ini mempertemukan unsur legislatif, eksekutif, hingga aparat penegak hukum untuk menyamakan persepsi dalam strategi pencegahan rasuah di tingkat daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang akuntabel. Menurutnya, sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama agar pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah berjalan optimal.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis dibahas secara mendalam, mulai dari pengawasan proyek pembangunan fisik hingga transparansi pengelolaan anggaran daerah. Peserta rapat menekankan pentingnya peningkatan integritas bagi aparatur pemerintahan dan anggota legislatif guna meminimalkan celah penyimpangan.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan tugas bersama seluruh elemen pemerintahan. DPRD Konawe berkomitmen mendukung penuh upaya pencegahan korupsi melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran,” ujar I Made Asmaya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (8/5/2026).
Ia menambahkan bahwa fungsi penganggaran di DPRD harus selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Konawe tanpa adanya potongan atau praktik pungutan liar.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai Rakor bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi momentum krusial untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Penguatan integritas di internal lembaga negara dipandang sebagai fondasi utama sebelum menjalankan fungsi pelayanan publik yang berkualitas.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah tindak pidana korupsi. DPRD Konawe mendukung penuh langkah-langkah pengawasan dan transparansi demi terciptanya pemerintahan yang akuntabel,” ungkapnya.
Melalui keikutsertaan aktif dalam koordinasi ini, DPRD Konawe menargetkan peningkatan standar profesionalisme di lingkungan pemerintahan daerah. Upaya pencegahan yang terintegrasi diharapkan mampu menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang lebih sehat di Kabupaten Konawe ke depannya.