JAKARTA — Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menegaskan bahwa kecepatan pelayanan santunan kini menjadi prioritas utama perusahaan. Transformasi digital yang dijalankan, salah satunya melalui aplikasi JRCare, memungkinkan proses penjaminan korban luka-luka di rumah sakit berlangsung lebih efisien.
“Kami ingin memastikan setiap korban maupun ahli waris memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan transparan. Kehadiran Jasa Raharja bukan hanya memberikan santunan, tetapi juga menghadirkan rasa aman bahwa negara hadir ketika masyarakat menghadapi musibah,” ujar Awaluddin dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.
Hingga Mei 2026, sebanyak 2.841 rumah sakit telah terintegrasi dengan sistem pelayanan Jasa Raharja melalui aplikasi JRCare. Integrasi ini menyederhanakan proses administrasi sehingga korban dapat segera mendapatkan penanganan medis tanpa hambatan birokrasi penjaminan.
Dampak transformasi ini terlihat pada rata-rata waktu penyelesaian santunan. Santunan bagi korban meninggal dunia kini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 hari 5 jam. Sementara itu, penerbitan guarantee letter bagi korban luka-luka rata-rata selesai dalam waktu 4 hari 8 jam.
Dari total Rp1,22 triliun yang disalurkan, santunan meninggal dunia mencapai Rp581 miliar, sedangkan santunan untuk korban luka-luka sebesar Rp641 miliar. Realisasi ini, menurut Awaluddin, tidak lepas dari penguatan sistem digital yang membuat verifikasi data dan pencairan dana lebih cepat.
“Kami meyakini bahwa perlindungan terbaik tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan santunan yang cepat, tetapi juga melalui berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan. Karena itu, transformasi digital kami arahkan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat strategi keselamatan transportasi berbasis data,” kata Awaluddin.
Jasa Raharja tidak hanya fokus pada penyaluran santunan. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, perusahaan telah melaksanakan 3.354 program keselamatan transportasi di berbagai daerah. Kegiatan ini meliputi edukasi keselamatan berlalu lintas, pelatihan safety riding, pertolongan pertama gawat darurat (PPGD), hingga pemetaan daerah rawan kecelakaan.
Program-program tersebut melibatkan Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, rumah sakit, akademisi, dan komunitas. Operasi gabungan bersama instansi terkait juga rutin dilakukan untuk menekan angka kecelakaan.
Meningkatnya mobilitas masyarakat sepanjang 2026 turut memengaruhi jumlah kecelakaan yang menjadi objek perlindungan Jasa Raharja. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan komunitas agar upaya preventif semakin efektif. Keberhasilan Jasa Raharja tidak hanya diukur dari cepatnya santunan disalurkan, tetapi juga dari kontribusi kami dalam menurunkan risiko kecelakaan melalui edukasi, kolaborasi, dan penguatan budaya keselamatan transportasi,” ujar Awaluddin.