SULAWESI TENGGARA — Ketergantungan pada kapal pinjaman membuat pengawasan kawasan laut Jakarta, khususnya Kepulauan Seribu, tidak bisa dilakukan secara intensif. Padahal, praktik penangkapan ikan ilegal menggunakan bahan peledak dan racun dilaporkan masih marak terjadi, terutama pada malam hari.
"Jangan sampai menjaga perairan sendiri harus bergantung pada pinjaman kapal," kata Jupiter, Kamis, 6 Agustus. Ia menegaskan bahwa DKI Jakarta harus memiliki armada sendiri agar pengawasan bisa dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Persoalan destructive fishing menjadi keluhan utama nelayan Kepulauan Seribu. Sekitar 100 perwakilan nelayan dari Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Harapan, dan Pulau Kelapa menyampaikan keresahan mereka terkait aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
Menurut Jupiter, cara tangkap ilegal tersebut tidak hanya mengancam populasi ikan, tetapi juga merusak terumbu karang yang menjadi habitat berbagai biota laut. "Bom ikan dan racun sangat merusak terumbu karang," ucapnya.
Kerusakan ekosistem laut ini berdampak langsung pada nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan. Pemulihan terumbu karang membutuhkan waktu panjang, sementara tekanan terhadap kawasan perairan terus terjadi.
Jupiter meminta Dinas KPKP DKI Jakarta mengusulkan pengadaan kapal patroli dalam APBD 2027. Armada tersebut dinilai penting bukan hanya untuk penindakan terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut Jakarta.
"DKI harus punya kapal patroli sendiri agar pengawasan konsisten," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengakui Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum memiliki kapal patroli sendiri untuk melakukan pengawasan perairan Kepulauan Seribu.
Selain persoalan destructive fishing, nelayan Kepulauan Seribu juga menyampaikan sejumlah persoalan lain. Mereka mengeluhkan kerusakan rumpon swadaya, dampak pengerukan pasir laut dan reklamasi, hingga meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga solar.
Rentetan persoalan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan pesisir Jakarta menghadapi tantangan yang kompleks. Tanpa armada patroli yang memadai, pemerintah daerah dinilai akan kesulitan merespons berbagai ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan setempat.