SULAWESI TENGGARA — Langkah restrukturisasi ini bukan sekadar perampingan organisasi, melainkan bagian dari agenda presiden untuk membentuk BUMN yang lebih gesit dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa arahan tersebut berlaku tidak hanya untuk Pertamina, tetapi juga PT PLN (Persero) dan seluruh badan usaha milik negara lainnya.
"Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," tulis Teddy dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (9/8) malam.
Struktur holding yang terlalu dalam selama ini dinilai menjadi biang keladi lambatnya respons BUMN terhadap perubahan pasar. Dengan rantai birokrasi yang panjang dan tumpang tindih, pengambilan keputusan strategis sering kali terhambat oleh proses administratif berlapis. Prabowo menilai kondisi ini tidak sejalan dengan kebutuhan industri yang menuntut kecepatan dan ketepatan.
"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," jelas Seskab Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya.
Di luar agenda restrukturisasi, pertemuan antara Presiden dan Bos Pertamina tersebut juga menjadi ajang laporan perkembangan program energi nasional. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah progres implementasi Program Mandatori B50 atau pencampuran biodiesel 50 persen, yang merupakan kelanjutan dari program B35 yang telah berjalan.
Selain itu, pembahasan juga menyentuh kesiapan infrastruktur pendukung untuk penerapan mandatori bioethanol. Ini menandakan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi internal, tetapi juga mendorong BUMN untuk menjadi garda terdepan dalam transisi energi dan ketahanan energi nasional.
Penataan kelembagaan ini diharapkan mampu menghilangkan duplikasi fungsi yang selama ini terjadi antara induk usaha, anak perusahaan, hingga cucu usaha. Struktur yang lebih ramping akan membuat arus informasi dan instruksi dari direksi ke lini operasional menjadi lebih singkat. Hal ini secara langsung berdampak pada kecepatan eksekusi proyek dan pengelolaan anggaran yang lebih ketat.
Bagi pelaku bisnis yang menjadi mitra BUMN, perubahan struktur ini patut dicermati. Proses pengadaan dan persetujuan kontrak berpotensi menjadi lebih efisien jika rantai komando berhasil dipangkas. Namun, konsolidasi ini juga bisa berarti peninjauan ulang terhadap portofolio anak usaha yang dianggap tidak produktif.
Keputusan untuk memanggil langsung direktur utama BUMN ke kediaman pribadi menunjukkan bahwa presiden ingin memastikan arahan strategis ini dipahami secara utuh oleh pimpinan tertinggi perusahaan. Dengan pendekatan langsung semacam ini, eksekusi kebijakan di lapangan diharapkan berjalan sesuai dengan visi kepala negara.