SULAWESI TENGGARA — Masih ada sekitar 4.000 rumah tangga di Kepulauan Riau yang belum menikmati akses listrik. Angka itu setara 0,55 persen dari total rumah tangga di provinsi tersebut, dan mayoritas berada di pulau terpencil serta kawasan pesisir seperti Rempang dan Galang di Kota Batam.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri M. Darwin menyebut program sambungan listrik gratis ini bukan sekadar pemasangan kabel. "Ketersediaan listrik juga diharapkan dapat mendukung aktivitas pendidikan anak-anak pada malam hari serta membuka peluang usaha dan meningkatkan produktivitas masyarakat," ujarnya di Tanjungpinang, Selasa.
Pendanaan program ini berasal dari tiga sumber. Alokasi terbesar datang dari APBN sebanyak 1.400 sambungan, disusul APBD Kepri 450 sambungan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, dan tambahan 200 sambungan khusus Kota Batam dari dana CSR perusahaan pemegang izin usaha ketenagalistrikan.
Perusahaan yang berkontribusi melalui CSR antara lain PLN Batam, Panbil, Tunas, Batamindo, Lagoi, Lobam, dan Tanjung Kasam Power. Seluruh penerima program mendapatkan daya subsidi sebesar 900 watt.
Program ini masih dalam tahap verifikasi kelayakan calon penerima yang dilakukan bersama PT PLN (Persero). Proses ini berjalan beriringan dengan persiapan penunjukan pelaksana kegiatan di lapangan.
Darwin menargetkan pemasangan sambungan fisik selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan. Artinya, rumah tangga penerima manfaat bisa menikmati listrik sebelum pertengahan 2026 jika tidak ada kendala teknis di lapangan.
Rasio elektrifikasi Kepri saat ini sudah mencapai 99,45 persen. Pemerintah menargetkan sisa sekitar 4.000 rumah tangga yang belum berlistrik terlayani secara bertahap hingga akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2029.
Dengan alokasi 2.050 sambungan di tahun anggaran 2026 saja, separuh dari sisa rumah tangga yang belum berlistrik akan terlayani. Artinya, target 100 persen elektrifikasi dalam tiga tahun ke depan sangat realistis selama pendanaan dan eksekusi di lapangan berjalan sesuai jadwal.
Verifikasi kelayakan menjadi kunci program ini. PLN dan Dinas ESDM perlu memastikan data penerima benar-benar rumah tangga kurang mampu, bukan sekadar daftar tunggu yang sudah lama mengantre.
Tantangan terbesar berada di distribusi ke pulau-pulau terpencil. Biaya logistik material dan tenaga kerja di lokasi yang hanya bisa dijangkau transportasi laut biasanya jauh lebih tinggi dibanding pemasangan di daratan. Ini yang kerap membuat proyek elektrifikasi semacam ini molor dari target.
Yang perlu diawasi setelah sambungan terpasang adalah keberlanjutan layanan. Daya 900 watt subsidi cukup untuk kebutuhan dasar penerangan dan elektronik kecil, tapi masyarakat perlu pendampingan agar tagihan bulanan tidak menjadi beban baru bagi rumah tangga miskin.