SULAWESI TENGGARA — Kementerian Keuangan masih melakukan due diligence atas rencana pengalihan utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh, dengan tujuan meminimalkan dampaknya terhadap beban fiskal negara. Proses kajian ini mencakup aspek fiskal, bisnis, finansial, hukum, hingga harga saham, dan dipastikan tidak menggunakan dana APBN.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan operasional dan pelayanan Whoosh tetap berjalan normal selama proses kajian berlangsung. Pemerintah berupaya mencari skema penyelesaian yang tidak menghentikan layanan kereta cepat tersebut, sembari memastikan beban fiskal tetap terkendali. Kajian ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan BP BUMN.
Rencana pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada PT KCIC kepada pemerintah masih dalam proses finalisasi. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, menjelaskan bahwa skema telah ditetapkan dan dibahas secara detail, dengan penegasan bahwa proses ini tidak akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam skema tersebut, saham konsorsium BUMN di KCIC akan dialihkan melalui special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Langkah ini diambil untuk memisahkan beban proyek strategis nasional dari anggaran negara, sekaligus memberi ruang fiskal yang lebih longgar bagi pemerintah.
Juda Agung menyebut masih banyak aspek teknis yang perlu dipastikan sebelum pengalihan dapat direalisasikan. Due diligence terus dilakukan untuk memastikan tidak ada dampak negatif yang tidak terduga terhadap keuangan negara. "Ya ini tentu masih banyak hal-hal teknis yang perlu dilakukan, dipastikan. Dan juga tadi, due diligence terus dilakukan," ujarnya dalam Media Gathering bertema APBN 2027 Tumbuh Lebih Tinggi Sejahtera Lebih Cepat, Kamis (1/10/2026).
Evita menambahkan bahwa pemutakhiran aspek fiskal, bisnis, finansial, dan hukum diperlukan agar pengalihan dapat dilakukan secara terencana dan tepat. Salah satu poin krusial yang masih dalam proses due diligence adalah penentuan harga saham. "Agar pengalihan terencana dan tepat, diperlukan pemutakhiran aspek fiskal, bisnis, finansial dan hukum. Kementerian Keuangan sedang jalankan due diligence dan harga saham. Penyusunan Perpres sedang dilakukan juga. Koordinasi dengan BP BUMN dan Danantara terus bergulir," jelas Evita dalam taklimat media APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jumat (18/9/2026).
Bagi pengguna Whoosh, proses pengalihan utang ini dipastikan tidak akan mengganggu jadwal perjalanan maupun kualitas layanan. Pemerintah menempatkan kelangsungan operasional kereta cepat sebagai prioritas, sejalan dengan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur nasional.
Meski sebelumnya sempat disebut akan dilakukan pada 15 September 2026, target pengalihan tersebut tampaknya masih menunggu penyelesaian berbagai aspek teknis. Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan hukum proses ini juga masih dalam tahap pengerjaan.
Proses pengalihan utang Whoosh menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan ambisi infrastruktur dengan disiplin fiskal. Keberhasilan skema ini tidak hanya menentukan nasib proyek kereta cepat, tetapi juga menjadi preseden bagi pengelolaan proyek strategis nasional lainnya di masa depan.