SULAWESI TENGGARA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan dividen BUMN yang dikelola BPI Danantara tidak masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun 2027. Dana tersebut akan dialihkan seluruhnya untuk kebutuhan investasi, sementara APBN tetap difokuskan membiayai pelayanan publik, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Suahasil Nazara menyampaikan hal itu dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg Television bersama jurnalis Haslinda Amin yang ditayangkan Sabtu (3/10). Ia mengaku tengah merampungkan pelaksanaan APBN 2026 sekaligus menyesuaikan rancangan APBN 2027 ketika menegaskan posisi dividen Danantara.
Polemik soal setoran dividen BUMN sebenarnya sudah muncul sejak akhir Agustus lalu. Saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa yang masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyebut setoran sekitar Rp120 triliun dari Danantara akan masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.
Purbaya menyatakan angka Rp120 triliun itu merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto. "Udah dibahas, udah dipastikan, tinggal ditentuin kapan dia mau ngirim, itu aja. Sekitar Rp120 triliun," kata Purbaya di Kemenkeu Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
Namun ia juga pernah mengungkapkan bahwa pihak Danantara keberatan dengan rencana setoran dividen ke kas negara tersebut. Ketidaksepahaman itu kini berujung pada keputusan final: dividen tidak dimasukkan ke APBN untuk dua tahun anggaran ke depan.
Suahasil menjelaskan pembagian peran antara APBN dan Danantara berjalan paralel. "Saya sedang merampungkan (pelaksanaan APBN) 2026 dan (mempersiapkan APBN) 2027. Jadi, dividen itu tidak ada dalam APBN 2026 maupun 2027," ujarnya.
Menurut Suahasil, APBN dan Danantara berfungsi sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. APBN membiayai kebutuhan publik, sedangkan Danantara mengelola aset dan investasi negara.
"Bayangkan Indonesia dan Presiden Prabowo memiliki dua senjata. Satu adalah APBN, yang lainnya adalah Danantara," kata Suahasil. "Danantara merupakan konsolidasi aset negara yang harus bekerja untuk negara dan mendorong pembangunan."
Ia menilai langkah Danantara menahan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN untuk kemudian diputar kembali ke proyek dan investasi merupakan keputusan yang menguntungkan negara. "Danantara melakukan hal yang baik bagi negara. Mereka mempertahankan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN dan menggunakannya untuk proyek serta investasi lebih lanjut," ujarnya.
Suahasil berharap Danantara dapat mengelola dana tersebut secara efisien, termasuk menarik masuk investasi dari sektor swasta. "Kami berharap karena mereka juga merupakan sovereign wealth fund dan investment fund, mereka dapat berbicara dalam bahasa yang sama dengan komunitas investasi," katanya.
Ketika ditanya apakah kontribusi dividen Danantara masih mungkin masuk APBN 2028, Suahasil tidak memberikan kepastian. "Nah, kemungkinan adalah sesuatu yang berbeda. Itu masih hipotetis," jawabnya.
Yang pasti, pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Suahasil menyebut batas tersebut sebagai salah satu simbol disiplin fiskal Indonesia.
Bagi pelaku pasar, keputusan ini menegaskan bahwa arus kas dividen BUMN tidak lagi menjadi pos penerimaan negara dalam jangka menengah. Sebaliknya, dana tersebut diposisikan sebagai modal investasi yang diharapkan berputar di sektor riil dan menarik dana pihak ketiga, dengan konsekuensi pemerintah perlu mencari sumber penerimaan lain untuk menutup kebutuhan belanja publik.