KONAWE — Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 2026 digelar di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Dalam laporan kegiatan tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka menempatkan sektor agro-maritim sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia menyebut sekitar 70 persen wilayah Sulawesi Tenggara merupakan lautan.
Panitia membagikan 50 paket produk olahan hasil perikanan kepada perwakilan nelayan di lokasi acara. Pembagian itu menjadi penanda bahwa hilirisasi hasil laut, bukan hanya produksi mentah, masuk dalam agenda pemerintah provinsi.
Data Badan Pusat Statistik yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat produksi perikanan tangkap laut Sulawesi Tenggara mencapai 270.452 ton pada 2024. Angka itu menunjukkan besarnya aktivitas penangkapan di perairan provinsi ini.
Meski demikian, Sulawesi Tenggara bukan penghasil perikanan tangkap laut terbesar di Indonesia. Produksi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan masih lebih tinggi.
Dari sisi budidaya, BPS mencatat produksi kategori pembesaran mencapai sekitar 420.309 ton pada 2024. Sebarannya mencakup Muna, Konawe Selatan, Kolaka, Buton Tengah, dan Wakatobi.
Dua angka itu tidak bisa langsung dijumlahkan menjadi satu total produksi. Cakupan komoditas dan metodologi pencatatannya berbeda, sehingga pembacaannya harus dilakukan per kategori statistik.
Produksi yang besar belum otomatis menjamin tingginya pendapatan nelayan dan pembudidaya. Nilai ekonomi yang diterima masyarakat juga ditentukan harga jual, kualitas hasil tangkapan, biaya operasional, akses pasar, dan panjangnya rantai distribusi.
Tantangan utamanya adalah memperkuat pengolahan agar komoditas yang dijual tidak berhenti pada ikan segar atau bahan mentah. Pengembangan industri pengolahan, cold storage, pabrik es, pengemasan, dan sistem distribusi berpotensi menjaga kualitas hasil laut sekaligus memperluas jangkauan pasar.
Peluang usaha terbuka bagi UMKM yang memproduksi ikan beku, ikan asap, produk olahan siap saji, dan pangan berbasis hasil laut. Di sisi investasi, rantai nilai perikanan menawarkan peluang mulai dari fasilitas pascapanen, logistik berpendingin, hingga pemasaran ke pasar antardaerah dan ekspor.
Realisasi peluang itu tetap memerlukan kajian pasokan bahan baku, permintaan pasar, infrastruktur, pembiayaan, dan kelayakan operasional. Ketersediaan sumber daya ikan saja tidak cukup menjamin keberhasilan suatu investasi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara Hikmawaty menyampaikan bahwa daerah tersebut memperoleh alokasi 60 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026. Progresnya sekitar 50 persen saat laporan disampaikan dalam kegiatan GEMARIKAN.
Program itu diharapkan mendukung peningkatan produktivitas nelayan, memperkuat fasilitas pendukung kegiatan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Bagi warga Soropia dan kampung-kampung nelayan lain, fasilitas pascapanen dan akses pasar menjadi penentu apakah hasil tangkapan harian berubah menjadi pendapatan yang layak.
Dengan wilayah perairan yang mendominasi provinsi, arah kebijakan Sulawesi Tenggara kini diuji pada satu hal: apakah kekayaan laut yang melimpah mampu diolah menjadi nilai tambah di tingkat kampung, bukan hanya tercatat sebagai angka produksi di atas kertas.