SULAWESI TENGGARA — Kejaksaan Agung mendalami dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara kepada oknum penyelenggara negara. Suap itu diduga mengalir untuk melancarkan pengurusan izin, produksi, hingga penjualan nikel pada periode 2013–2025.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Saiful Bahri Siregar menyebut praktik itu terjadi di tengah proses pengelolaan pertambangan. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga memberi sesuatu agar urusan administrasi berjalan mulus.
Penyidikan menyorot sosok bernama Arif Kurniawan (AK) yang diduga terkait kasus korupsi tata kelola nikel di provinsi tersebut. Namun Saiful belum memerinci peran AK maupun nominal suap yang beredar.
Menurut Saiful, aliran suap tidak hanya menyentuh satu titik. Dugaan pemberian itu menyebar mulai dari pengurusan izin administrasi, proses produksi, sampai tata niaga penjualan nikel.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” ujar Saiful Bahri dikutip Minggu (8/11/2026).
Pernyataan itu memberi gambaran bahwa suap diduga dipakai sebagai "pelumas" birokrasi. Perusahaan yang seharusnya menempuh jalur perizinan resmi justru memilih jalan pintas.
Penyidik kini menelusuri siapa oknum penyelenggara negara yang menerima aliran dana. Fokusnya mengarah pada pejabat yang punya kewenangan menerbitkan perizinan tambang dan mengawasi distribusi nikel.
Dua kewenangan itu dinilai krusial. Izin menentukan sebuah perusahaan boleh beroperasi atau tidak, sementara pengawasan distribusi menentukan ke mana nikel dijual dan seberapa besar volume yang lolos.
Kejagung belum mengungkap jumlah perusahaan yang diperiksa maupun nilai suap yang diduga berpindah tangan. Penyidik juga belum menetapkan tersangka baru dalam perkara ini.
Sulawesi Tenggara merupakan salah satu lumbung nikel utama Indonesia. Komoditas ini menjadi tulang punggung rantai pasok baterai kendaraan listrik dan industri stainless steel nasional.
Nilai ekonomi nikel yang besar membuat tata kelolanya rawan disalahgunakan. Praktik suap di sektor ini berpotensi merugikan negara lewat royalti yang tidak optimal dan izin yang diberikan tanpa uji kelayakan.
Periode 2013–2025 yang disorot menunjukkan dugaan praktik itu berlangsung lebih dari satu dekade. Rentang waktu panjang ini mencakup masa booming hilirisasi nikel yang mengubah lanskap industri di kawasan tersebut.
Langkah Kejagung menambah daftar penanganan korupsi di sektor sumber daya alam. Sebelumnya, kejaksaan juga menangani sejumlah perkara tata niaga komoditas tambang yang melibatkan pejabat dan pengusaha.
Bagi pelaku industri, penyidikan ini menjadi sinyal bahwa jalur perizinan dan distribusi nikel bakal diperiksa lebih ketat. Bagi negara, hasil penyidikan menentukan apakah aliran suap yang diduga terjadi bisa ditelusuri sampai ke penerima manfaat terakhir.