SULAWESI TENGGARA — Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Emirald Isfihan menyebut isu kandungan babi hingga chip dalam vaksin sebagai hoaks yang membuat sebagian orang tua menolak semua jenis imunisasi. Lewat pelatihan bagi 30 pengelola imunisasi dari 11 puskesmas, Dinkes Mataram memperkuat kemampuan petugas mengedukasi dan menjawab keraguan keluarga.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Emirald Isfihan menyebut narasi soal kandungan babi sampai tudingan chip di dalam vaksin sebagai hoaks yang terus memengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat. Akibatnya, resistensi terhadap program imunisasi muncul.
"Isu kandungan babi, DNA babi, hingga tudingan adanya chip dalam vaksin, itu semua hoaks," tegas Emirald usai membuka Pelatihan Pengelola Imunisasi di Puskesmas Tingkat Kota Mataram, Senin (9/11), seperti dikutip Lombok Post.
Menurut dia, penolakan tidak hanya menyangkut satu jenis vaksin, tapi semua vaksin. Ada lapisan masyarakat yang lebih dulu terpengaruh informasi negatif, sehingga isu kandungan vaksin maupun dugaan dampak buruk setelah imunisasi dipakai sebagai alasan menolak.
"Itu hanya framing-nya saja seolah-olah satu jenis imunisasi mengandung babi. Padahal, sebenarnya ada resistensi terhadap semua jenis vaksin," ungkapnya.
Emirald menilai penyebaran misinformasi semakin masif sejak pandemi Covid-19. Media sosial membuat informasi soal vaksin menyebar sangat cepat, termasuk yang belum terverifikasi kebenarannya.
Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi tenaga kesehatan. Keberhasilan program imunisasi tidak cukup ditentukan ketersediaan vaksin dan kemampuan petugas menyuntik.
"Kepercayaan masyarakat, terutama orang tua sebagai pengambil keputusan bagi anak, juga menjadi faktor penting," tekannya.
Dinkes Mataram pun mendorong penguatan kemampuan komunikasi dan edukasi tenaga kesehatan. Pelatihan yang digelar bersama RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diikuti 30 tenaga pengelola imunisasi dari 11 puskesmas.
Emirald menegaskan, petugas imunisasi harus punya kemampuan lebih dari sekadar menjalankan prosedur teknis pemberian vaksin. Mereka dituntut mampu menjelaskan manfaat imunisasi, menjawab keraguan masyarakat, dan memberi pemahaman yang benar.
"Bagaimana kemampuan mereka juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Skill komunikasi itu penting," tegasnya.
Keluarga sasaran saat ini punya akses luas ke berbagai sumber informasi. Tanpa pendampingan dan edukasi yang memadai, informasi keliru dari media sosial berpotensi lebih dipercaya dibanding penjelasan tenaga kesehatan.
Selain kompetensi dan edukasi, Emirald mengingatkan pentingnya menjaga keamanan pelayanan imunisasi. Petugas diminta disiplin menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, termasuk kebersihan tangan serta penggunaan alat suntik yang aman dan sesuai standar.
Infeksi akibat praktik penyuntikan yang tidak aman bisa merugikan masyarakat sekaligus memperburuk kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan. "Aspek keselamatan penerima imunisasi harus menjadi perhatian utama seluruh petugas," tegasnya.
Dia juga meminta pelayanan kesehatan semakin berorientasi kepada pasien. Prosedur dibuat lebih mudah bagi masyarakat, bukan justru memindahkan beban dan kesulitan kepada keluarga sasaran.
"Orientasi kita harus berubah menjadi patient oriented. Bagaimana kemudahan kita berikan kepada pasien," pesannya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Mataram dr. Dewi Ayu Murniati menambahkan, tantangan serupa ditemukan dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Salah satu persoalannya, belum optimalnya fasilitasi imunisasi di sejumlah sekolah agama.
Dalam beberapa kasus, pihak sekolah mengarahkan pelaksanaan imunisasi kepada puskesmas. "Ini memerlukan koordinasi lebih lanjut agar pelayanan dapat menjangkau seluruh sasaran," jelasnya.
Padahal, berdasarkan petunjuk teknis BIAS, sekolah diharapkan turut memfasilitasi kegiatan imunisasi. Dinkes bersama Dinas Pendidikan dan pihak terkait dari tingkat provinsi telah melakukan pendekatan langsung ke sekolah dimaksud.
Upaya itu mulai menunjukkan perkembangan. Sejumlah sekolah yang sebelumnya enggan kini bersedia memfasilitasi, meski penerapannya belum merata. "Belum 100 persen karena harus bertahap. Pendekatannya juga harus personal, mengingat kondisi dan latar belakang sekolah," ujarnya.
Bagi orang tua yang ragu soal imunisasi anak, tanyakan langsung ke puskesmas atau dokter anak terdekat. Informasi dari media sosial sebaiknya dicek dulu ke sumber resmi sebelum dijadikan alasan menolak vaksin.