KENDARI — Sosialisasi yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari itu menghadirkan Manajer Pemasaran Perum Bulog, Aang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf, dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Wawan Astanto. Pertemuan berlangsung di Aula Samaturu Kantor Balai Kota Kendari, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan membahas mekanisme penyaluran bantuan pangan beras, validasi data penerima, hingga langkah antisipasi terhadap persoalan yang berpotensi muncul di tengah masyarakat. Jajaran kecamatan dan kelurahan diminta memahami seluruh tahapan penyaluran agar tidak salah menjelaskan ke warga.
Nismawati menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik dalam menyampaikan kebijakan bantuan pangan. Menurutnya, persoalan perbedaan data desil maupun ketidaksesuaian data penerima kerap menimbulkan pertanyaan hingga keluhan warga.
Perbedaan data desil dan ketidaksesuaian penerima disebut sebagai pemicu utama keluhan di lapangan. Karena itu, camat dan lurah diminta memahami mekanisme penyaluran bantuan agar mampu memberikan penjelasan secara tepat, jelas, dan bijaksana kepada masyarakat.
Nismawati juga mengarahkan agar informasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan pangan dipublikasikan melalui media informasi di kantor kecamatan dan kelurahan. Langkah itu agar masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka dan memperoleh penjelasan yang benar.
Selain transparansi, Nismawati mengingatkan jajaran pemerintah agar mengedepankan etika komunikasi ketika menghadapi warga yang mempertanyakan hak mereka sebagai penerima bantuan.
"Kita harus menjelaskan kepada masyarakat dengan kepala dingin. Bukan hanya substansi penjelasannya yang harus benar, tetapi cara kita berkomunikasi juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat," kata Nismawati dalam arahannya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Kendari berharap seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme penyaluran bantuan pangan beras. Koordinasi lintas sektor dan keterbukaan informasi diharapkan meminimalkan persoalan data serta mencegah kesalahpahaman dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.