KENDARI — Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra Mastri Susilo menilai forum konsultasi publik bukan sekadar agenda pertemuan seremonial. Forum itu, menurutnya, menjadi ruang bagi penyelenggara layanan untuk meninjau standar pelayanan dan memperbaiki kualitasnya secara berkala.
Mastri hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. Ia membawakan materi soal kebijakan dan regulasi keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, serta standar pelayanan publik.
Dalam paparannya, Mastri menyebut penyelenggara pelayanan publik wajib menggelar forum konsultasi publik minimal satu kali dalam setahun. Ada dua hal yang perlu dilakukan lewat forum itu.
Pertama, meninjau atau menyusun standar pelayanan secara periodik. Kedua, mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat selama satu tahun terakhir beserta rekomendasi perbaikannya.
"Standar pelayanan publik menjadi bagian penting untuk menjamin masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata," kata Mastri.
Ombudsman juga mengapresiasi langkah BGTK Sultra yang mengoptimalkan forum tersebut dengan membahas koordinasi Satgas Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan. Bagi Mastri, keberadaan satgas itu strategis untuk merespons persoalan yang dihadapi guru.
Terutama ketika guru berhadapan dengan persoalan hukum dalam menjalankan tugas pendidikan. Mastri menyebut saat ini ada guru yang menghadapi tindakan hukum, termasuk akibat laporan langsung dari peserta didik.
Ia juga menyinggung nota kesepahaman (MoU) antara Kapolri dan kementerian yang membidangi pendidikan. Satgas Perlindungan Guru disebut sebagai salah satu turunan dari kesepakatan itu.
Mastri menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterbukaan informasi memberi jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan.
Sementara standar pelayanan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang adil dan merata. Dua hal itu dinilai saling melengkapi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan.
Forum Konsultasi Publik BGTK Sultra sendiri dirangkai dengan koordinasi Satgas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ombudsman berharap hasil forum ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata, bukan sekadar dokumen.