KENDARI — Ketua GPA Sultra, Muh Iksan Saranani, menyebut kehadiran pemimpin baru di Polda Sultra membawa harapan besar bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan, terutama di sektor pertambangan yang selama ini menjadi sumber daya andalan daerah.
“Kapolda Sultra yang baru harus mampu menerapkan penegakan hukum yang tegas, khususnya di sektor pertambangan. Semua bentuk usaha harus tunduk dan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Iksan dalam keterangannya di Kendari, Sabtu (23/5/2026).
Menurut Iksan, Sulawesi Tenggara kaya akan sumber daya alam, terutama nikel dan emas yang menjadi daya tarik investor. Namun, aktivitas pertambangan tanpa izin resmi dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan keuangan negara.
“Sudah pasti aktivitas pertambangan ilegal tidak memberikan pemasukan pajak kepada negara. Ini tentu merugikan pendapatan negara maupun daerah,” tegasnya.
Ia mendesak agar semua jenis tambang, mulai dari mineral seperti nikel dan emas hingga galian C, wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan Kementerian ESDM RI. Ketegasan aparat, lanjutnya, menjadi kunci agar pemerintah bisa membedakan perusahaan legal dan ilegal.
GPA Sultra juga meminta Polda Sultra dan Mabes Polri menelusuri dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Iksan menilai praktik ini sudah lama terdengar dan harus dihentikan.
“Kalau ada perusahaan tambang yang tidak memiliki izin resmi, aparat wajib menelusuri siapa oknum di baliknya. Karena selama ini sering terdengar adanya pihak yang membekingi aktivitas ilegal tersebut,” katanya.
Pernyataan organisasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh kalah terhadap mafia tambang ilegal. GPA Sultra menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum di sektor pertambangan.
“Kami mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan mafia tambang ilegal dan mendukung seluruh program pemerintah, khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia,” pungkas Iksan.