SULAWESI TENGGARA — Dalam pernyataannya, Kamis (4/6/2026), Said Abdullah menyoroti tekanan beruntun di pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat minus 3,04 persen, sementara rupiah terus melemah. Menurutnya, tanpa sinergi antarotoritas yang solid, persepsi negatif investor justru akan menggerus fundamental ekonomi nasional.
Said menyebut level wajar rupiah seharusnya tidak melebihi Rp 17.600 per dolar AS. Saat ini, ia menilai nilai tukar sudah berada di bawah batas fundamentalnya.
"Kelemahan rupiah hari ini menyentuh batas level psikologis. Ini bukan sekadar fundamental ekonomi saja, karena dari sisi nilai rupiah sudah undervalued," ujarnya.
Ia mengingatkan, ketika sinergi kebijakan tidak terbaca jelas, pasar akan bereaksi berdasarkan persepsi. Akibatnya, investor tidak lagi melihat data fundamental Indonesia, melainkan mengarahkan persepsinya sendiri yang berpotensi memporak-porandakan stabilitas.
Politikus PDI Perjuangan itu mengakui Bank Indonesia telah bergerak cepat. Berdasarkan pantauannya, BI melakukan triple intervention di pasar spot, Non-Deliverable Forward (NDF), dan Deliverable Non-Deliverable Forward (DNDF).
"Kalau BI, setahu saya, selalu melakukan triple intervention. Tapi persoalannya, kalau sinerginya tidak tercipta, pasar tidak mendapatkan ini, maka persepsi yang kemudian bermain," kata Said.
Ia mendorong forum KSSK dimanfaatkan secara optimal untuk membenahi tata kelola kebijakan fiskal. Menurutnya, forum itu harus menjadi ruang penyelarasan bauran kebijakan agar respons terhadap pelemahan rupiah lebih efektif.
Said menekankan langkah mitigasi harus dimulai dari penciptaan ekosistem kepastian kebijakan. Ia menilai dunia usaha membutuhkan konsistensi agar tetap optimistis di tengah tekanan nilai tukar.
"Mitigasinya itu bagaimana pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian. Yang kedua, tata kelola kebijakan. Setiap kebijakan dikelola transparan, affordable, dan arahnya tetap pada Quick Win yang dicanangkan Presiden," ungkapnya.
Ia memperingatkan agar pemerintah tidak keluar dari program prioritas Presiden. Menurutnya, quick win menjadi satu-satunya andalan yang sah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jangan keluar dari Quick Win, karena itu satu-satunya andalan yang sah di dalam APBN kita," pungkas Said.
Ketua Banggar DPR itu menegaskan, konsistensi pada sinergi fiskal-moneter, kepastian kebijakan, dan fokus pada program prioritas menjadi kunci menjaga optimisme investor. Tanpa itu, tekanan terhadap rupiah dan pasar saham berpotensi berlarut-larut.