KENDARI — Rapat koordinasi di Pusat Pengendalian Operasi BPBD Sulawesi Tenggara pada Kamis (22/10/2026) menyatukan langkah pemerintah provinsi, TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menghadapi kemarau panjang. Asisten Administrasi Umum Setda Sultra, Rony Yakob, menyebut pertemuan itu menindaklanjuti arahan Gubernur Andi Sumangerukka untuk mengantisipasi dampak kekeringan.
Koordinasi lintas instansi dan pemerintah kabupaten/kota dinilai penting agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurut Rony, langkah itu diperlukan untuk menyatukan gerak semua pihak di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Sultra, La Ode Saifuddin, meminta seluruh instansi meningkatkan pemantauan karhutla, terutama di Kabupaten Bombana dan Kolaka Timur. Kedua wilayah itu dipandang paling rawan memunculkan titik panas pada kemarau kali ini.
La Ode juga menekankan pelaporan harian titik panas kepada gubernur. Penelusuran penyebab kebakaran diminta dilakukan agar kejadian serupa tidak berulang.
Prakirawan BMKG Sulawesi Tenggara, Bismar Rahmat Adi, menjelaskan fenomena El Niño diprakirakan memengaruhi kondisi cuaca hingga awal 2027. Dampaknya, curah hujan berpotensi berkurang dalam beberapa bulan ke depan.
Pemantauan BMKG per 20 Oktober 2026 mencatat 14 daerah di Sultra masuk kategori hari tanpa hujan ekstrem panjang, yakni lebih dari 60 hari. Keempat belas wilayah itu adalah Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Baubau, dan Kendari.
Curah hujan diprakirakan masih rendah hingga akhir Oktober. Intensitas hujan baru meningkat bertahap pada November, sementara sebagian besar wilayah Sultra diperkirakan memasuki musim hujan pada pertengahan hingga akhir Desember 2026.
Sejumlah wilayah Bombana diprediksi baru memasuki musim hujan pada awal Januari 2027, paling lambat dibanding daerah lain di Sultra. Kondisi itu membuat masa siaga kekeringan di kawasan tersebut lebih panjang.
BMKG turut mengingatkan potensi asap dari Papua dan Maluku yang terbawa angin timuran menuju Sultra. Pemantauan titik panas dan sebaran asap diminta terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak karhutla.
Rapat koordinasi menetapkan pelaporan harian dan penguatan pemantauan sebagai langkah utama hingga curah hujan kembali normal. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyiapkan langkah antisipasi masing-masing sesuai kondisi wilayah.