KENDARI — Anggota Dewan Komisioner OJK Adi Budiarso menyatakan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kampus menjadi kunci agar sosialisasi literasi keuangan tidak berhenti di level pusat. Menurutnya, edukasi keuangan perlu melibatkan akademisi dan media supaya pesannya sampai ke masyarakat luas.
"Ini semua baru saja juga ditandatangani MoU-nya dengan Pak Gubernur supaya, karena kita literasi itu harus melibatkan juga akademisi dan media," ujar Adi Budiarso pada pembukaan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Kota Kendari, Sabtu (24/10/2026).
Nota kesepahaman yang diteken OJK bersama 14 bupati dan wali kota mencakup seluruh kabupaten/kota di Sultra. Tujuh universitas turut menandatangani kesepakatan serupa sebagai mitra edukasi keuangan di kampus.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi dinilai strategis karena mahasiswa menjadi kelompok yang paling cepat menyerap informasi keuangan digital. OJK juga menggandeng media massa untuk memperluas jangkauan sosialisasi ke wilayah yang sulit dijangkau petugas.
Untuk strategi jangka panjang, OJK mendorong masyarakat memupuk kebiasaan menabung demi jaminan hari tua. Adi Budiarso menganjurkan para pekerja menyisihkan sekurang-kurangnya 6 hingga 10 persen dari pendapatan bulanan.
Anjuran tersebut dinilai mendesak karena akumulasi aset dana pensiun dan asuransi di Indonesia masih di bawah 30 persen dari Produk Domestik Bruto. Capaian itu tertinggal dari Malaysia yang sudah menyentuh kisaran 60 hingga 80 persen dari PDB.
Pembukaan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Kendari menjadi forum pertama setelah MoU diteken. Rangkaian kegiatan ini akan melibatkan pemerintah daerah, kampus, dan media dalam sosialisasi literasi keuangan sepanjang periode kampanye.
OJK menargetkan perluasan edukasi tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga pelaku UMKM dan warga di daerah. Pendekatan lewat pemerintah daerah diharapkan mempercepat distribusi program hingga tingkat kelurahan dan desa.