OJK Usul Pajak Kripto Turun jadi 0,1%, DJP Catat 44% Transaksi Lari ke DEX

Penulis: Sutomo  •  Kamis, 05 November 2026 | 14:32:01 WIB
Transaksi aset kripto nasional tercatat 44% mengalir ke platform terdesentralisasi (DEX).

KENDARI — Usulan penyesuaian tarif pajak aset kripto menjadi perhatian industri di tengah derasnya transaksi yang mengalir ke platform terdesentralisasi. Direktorat Jenderal Pajak mencatat 44% volume perdagangan kripto nasional berjalan lewat DEX, jauh di atas rata-rata global yang hanya 22%.

Angka itu menjadi sinyal bahwa mekanisme pemungutan pajak konvensional makin sulit menjangkau transaksi. DJP mengidentifikasi tiga kendala utama: keterbatasan visibilitas data transaksi, kemudahan memindahkan aset ke luar negeri, dan sensitivitas pengguna terhadap biaya perdagangan.

Tarif PPh Kripto yang Berlaku Sekarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, transaksi aset kripto melalui penyelenggara perdagangan dalam negeri dikenakan PPh Pasal 22 final sebesar 0,21% dari nilai transaksi. Ketentuan itu berlaku sejak 1 Agustus 2025.

Untuk transaksi via platform luar negeri, tarifnya jauh lebih tinggi, yakni 1%. Adapun PPN atas penyerahan aset kripto tidak lagi dikenakan karena Bitcoin, Ethereum, dan aset sejenis dipersamakan dengan surat berharga.

OJK menilai selisih tarif inilah yang mendorong pengguna berbondong-bondong ke DEX dan platform asing. Usulan penurunan ke 0,1% diharapkan menciptakan struktur biaya lebih kompetitif bagi platform domestik yang berada dalam pengawasan otoritas.

Mengapa Tarif Murah Saja Tidak Cukup

CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, menilai penyesuaian tarif harus mempertimbangkan perilaku pengguna sekaligus daya saing industri aset kripto nasional. Menurut dia, tarif kompetitif berpotensi menarik transaksi kembali ke platform domestik.

"Tarif pajak yang lebih kompetitif berpotensi mendorong pengguna untuk bertransaksi melalui platform domestik yang berada dalam pengawasan otoritas. Dengan mekanisme pemungutan yang lebih mudah dan transparan, kebijakan ini diharapkan dapat memperluas basis kepatuhan sekaligus meningkatkan penerimaan negara," kata Yudho.

Namun penurunan tarif dinilai tidak cukup berdiri sendiri. Yudho menekankan perlunya penguatan pengawasan dan edukasi perpajakan agar kebijakan berjalan efektif di lapangan.

"Penyesuaian tarif perlu menjadi bagian dari pendekatan yang lebih menyeluruh. Dengan tarif yang lebih kompetitif, pengawasan yang efektif, dan pemahaman pengguna mengenai kewajiban pajak, aktivitas perdagangan dapat lebih banyak berlangsung melalui kanal yang terawasi," ujarnya.

CARF dan Penunjukan Platform Asing sebagai Pemungut Pajak

DJP menyiapkan dua langkah penguatan. Pertama, memanfaatkan Crypto-Asset Reporting Framework untuk memperkuat pertukaran data transaksi aset kripto lintas negara. Kedua, menunjuk platform perdagangan aset kripto luar negeri sebagai pemungut PPh Pasal 22.

Langkah itu diharapkan memperluas cakupan pengawasan sekaligus mengurangi kesenjangan perlakuan perpajakan antara platform domestik dan luar negeri. Dengan begitu, basis pemungutan pajak berpotensi meluas dan penerimaan negara meningkat.

DJP juga mengingatkan bahwa bertransaksi lewat DEX atau platform asing tidak menghapus kewajiban pajak. Pengguna tetap harus memenuhi kewajiban sesuai karakteristik transaksi masing-masing.

Yudho menutup dengan menekankan pentingnya kepastian regulasi dan tata kelola yang kuat. "Dengan kebijakan yang lebih kompetitif, diharapkan semakin banyak aktivitas perdagangan berlangsung melalui platform domestik yang terawasi, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat dan penerimaan negara dapat lebih optimal," pungkasnya.

Reporter: Sutomo
Sumber: adiwarta.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top