KONAWE — Tim verifikasi PB PGRI yang dipimpin Sujito menilai kesiapan Pemkab Konawe dari sisi kebijakan hingga pelaksanaan program pendidikan. Kedatangan rombongan disambut prosesi adat Mondotambe, dihadiri Ketua PGRI Sulawesi Tenggara Dr. Suryadi bersama pengurus provinsi dan kabupaten.
Bupati menerima langsung kunjungan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Konawe yang juga Ketua PGRI Konawe, Hj. Hania. Verifikasi menjadi tahap penentu sebelum Konawe ditetapkan sebagai penerima penghargaan tingkat nasional.
Sujito menyebut ada sejumlah persyaratan mendasar dalam menentukan daerah penerima penghargaan. Pertama, kepala daerah harus menunjukkan kepedulian kuat terhadap penyelenggaraan pendidikan, termasuk perhatian kepada guru dan tenaga kependidikan.
Kedua, pemerintah daerah wajib memenuhi alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Tim juga menelaah keselarasan program pembangunan daerah dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.
Sujito menilai misi keempat dalam visi pembangunan Bupati Konawe berkaitan erat dengan perjuangan PGRI, terutama soal kesejahteraan guru. Menurutnya, kemajuan pendidikan sulit tercapai bila kesejahteraan tenaga pendidik belum mendapat perhatian memadai.
Ia juga mengingatkan perjuangan PGRI memperbaiki status dan kepastian kepegawaian guru melalui jalur PNS dan PPPK. Langkah itu disebutnya bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik secara lebih luas.
Selain memeriksa kelengkapan administrasi, tim menggali informasi soal implementasi kebijakan daerah. Salah satu temuan yang mendapat perhatian khusus adalah kebijakan kontrak kerja selama lima tahun bagi guru berstatus PPPK.
Sujito menilai kebijakan tersebut sebagai gambaran konkret perhatian pemerintah daerah terhadap kepastian dan keberlanjutan pengabdian tenaga pendidik. "Itu menjadi gambaran konkret perhatian pemerintah daerah terhadap kepastian dan keberlanjutan pengabdian tenaga pendidik," ujarnya.
Masuknya Konawe dalam proses verifikasi disebut Sujito sebagai capaian yang layak diperhitungkan. Dari Sulawesi Tenggara, ada dua kabupaten yang memenuhi kriteria awal, yakni Konawe dan Kolaka.
Ia membandingkan kondisi itu dengan Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten, tetapi hanya satu daerah masuk kriteria penilaian. Menurutnya, perbandingan tersebut memperlihatkan Sulawesi Tenggara punya daerah dengan komitmen pendidikan yang layak diperhitungkan secara nasional.
Yusran Akbar menegaskan perhatian terhadap guru merupakan bagian penting strategi pembangunan sumber daya manusia di daerah. Pemkab Konawe, katanya, tidak menjadikan proses penilaian penghargaan semata-mata sebagai upaya melengkapi persyaratan administratif.
Menurut Yusran, kepastian kontrak kerja lima tahun bagi guru PPPK dan pemenuhan alokasi anggaran pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah mendukung keberlangsungan dunia pendidikan. Ia meyakini kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh peran guru.
"Kami ingin memastikan para guru dapat menjalankan tugas secara optimal sehingga mampu mencetak generasi yang memiliki pengetahuan, karakter, dan daya saing," kata Yusran.
Sujito mendorong pengurus PGRI Kabupaten Konawe terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Organisasi profesi guru diharapkan mengambil peran aktif mendukung kebijakan pembangunan, terutama program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan tenaga pendidik.