Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Perpanjang Kontrak 2.489 PPPK Paruh Waktu, 116 Tak Diperpanjang

Penulis: Ragil  •  Rabu, 18 November 2026 | 12:16:01 WIB
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyerahkan SK perpanjangan PPPK Paruh Waktu secara simbolis dalam Upacara Hari Kesadaran Nasional di Kendari.

KENDARI — Penyerahan surat keputusan perpanjangan berlangsung dalam rangkaian Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa, 17 November 2026. Gubernur menyerahkan SK secara simbolis kepada dua perwakilan PPPK Paruh Waktu, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sultra.

Dari total 2.489 pegawai yang diperpanjang, sebanyak 1.090 orang merupakan tenaga guru, dua orang tenaga kesehatan, dan 1.397 orang tenaga teknis. Tenaga guru dan tenaga teknis menjadi kelompok terbesar penerima perpanjangan, sementara tenaga kesehatan hanya dua orang.

Sebaran Penerima SK di Berbagai OPD Pemprov Sultra

Para penerima SK tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sultra. Mereka menjalankan tugas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan urusan teknis pemerintahan.

Perpanjangan tiga bulan memberi kepastian masa kerja bagi ribuan pegawai hingga akhir Desember 2026. Status PPPK Paruh Waktu ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja dan dievaluasi secara berkala, sehingga SK perpanjangan menjadi dasar kejelasan status mereka sampai akhir tahun.

116 Pegawai Tidak Diperpanjang, 68 Karena Dinilai Kurang Disiplin

Sebanyak 116 PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja, terdiri atas 110 tenaga teknis dan enam tenaga guru. Keputusan diambil setelah evaluasi terhadap masing-masing pegawai.

Gubernur merinci alasan di balik keputusan itu: tiga orang telah memasuki batas usia pensiun, lima orang meninggal dunia, dan 40 orang mengundurkan diri. Sebanyak 68 orang tidak diusulkan oleh OPD masing-masing karena dinilai kurang disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Evaluasi tersebut menjadi penanda bahwa perpanjangan masa kerja tidak diberikan secara otomatis. Kinerja dan kedisiplinan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan perpanjangan.

Pesan Gubernur: Status Bukan Penentu Kualitas Pegawai

Dalam arahannya, Andi Sumangerukka meminta para penerima SK menjadikan perpanjangan masa kerja sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian.

"Jadikan perpanjangan SK ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Andi Sumangerukka.

Ia menegaskan nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status maupun lamanya masa kerja, melainkan oleh ketulusan, kesungguhan, dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat.

"Kualitas seorang pegawai tidak ditentukan oleh status kepegawaiannya, tetapi oleh kesungguhan, tanggung jawab, dan hasil kerjanya," kata dia.

ASR juga mengingatkan seluruh ASN bahwa jabatan dan profesi yang diemban merupakan amanah rakyat. Setiap kewenangan harus disertai tanggung jawab, dan setiap tugas berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia meminta ASN menjadi bagian dari solusi, bukan menambah persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Realisasi Anggaran 66,17 Persen, Kepala OPD Diminta Percepat Program

Gubernur menyoroti realisasi anggaran Pemprov Sultra yang hingga minggu kedua November 2026 baru mencapai 66,17 persen. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, seluruh kepala OPD diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan serta menyelesaikan kendala yang masih dihadapi.

"Saya minta seluruh kepala OPD mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak memberikan hasil nyata bagi masyarakat," kata Andi Sumangerukka.

ASR menegaskan akan mengevaluasi realisasi anggaran dan kinerja pimpinan OPD apabila hingga 18 Desember 2026 capaian anggaran belum menyentuh 80 persen.

Reporter: Ragil
Sumber: mediasultra.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top