KENDARI — Industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara menunjukkan resiliensi di tengah dinamika ekonomi regional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan total kredit perbankan yang disalurkan di wilayah tersebut mencapai Rp54,61 triliun pada Semester I 2026, dengan fungsi intermediasi yang berjalan optimal.
"Hingga Semester I Tahun 2026, penyaluran kredit perbankan di Sultra tumbuh positif mencapai Rp54,61 triliun dengan fungsi intermediasi yang berjalan baik serta kualitas kredit yang tetap terjaga," kata Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara Bismi Maulana Nugraha di Kendari, Rabu.
Kendari Mendominasi, Bagaimana Daerah Lain?
Konsentrasi aktivitas perbankan masih terpusat di Kota Kendari. Berdasarkan data OJK, ibu kota provinsi ini menyumbang penyaluran kredit sebesar Rp23,23 triliun dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp21,08 triliun.
Angka tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan terjadi merata, kendari tetap menjadi barometer utama likuiditas dan permintaan pembiayaan di Sultra. "Secara umum, kondisi sektor jasa keuangan di Sultra dinilai tetap stabil dan resilien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Bismi.
Investor Pasar Modal Melonjak Hampir Dua Kali Lipat
Di luar sektor perbankan, terjadi fenomena menarik di pasar modal. Jumlah investor yang terdaftar dalam Single Investor Identification (SID) mencapai 179.257 investor, atau melonjak 95,9 persen secara tahunan (year-on-year).
Lonjakan ini didominasi oleh investor reksa dana yang naik 100,5 persen menjadi 170.495 investor. Adapun investor saham tumbuh 58,7 persen (54.280 investor), sementara investor Surat Berharga Negara (SBN) meningkat 42,3 persen (3.408 investor).
Fenomena ini menunjukkan literasi keuangan digital masyarakat Sultra mulai meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang mencari alternatif investasi di luar tabungan konvensional.
Kebijakan Baru SLIK: Riwayat Kredit Macet Kecil Tak Lagi Menghambat
OJK Sultra turut memaparkan implementasi kebijakan terbaru Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dalam aturan ini, riwayat kredit dengan plafon hingga Rp1 juta yang telah dilunasi tidak lagi menjadi penentu atau hambatan masyarakat dalam mengakses pembiayaan baru.
"Kebijakan tersebut dihadirkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah," kata Bismi. Langkah ini diharapkan mendorong inklusi keuangan bagi sektor usaha kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan modal karena tercatat memiliki riwayat kredit bermasalah di masa lalu.
Waspada Pinjol Ilegal dan Penipuan Digital
Di tengah pertumbuhan positif, OJK mengingatkan adanya ancaman aktivitas keuangan ilegal. Sepanjang Januari 2025 hingga Juni 2026, kanal Sistem Informasi Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) menerima 228 laporan investasi ilegal dan 311 laporan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Lebih mengkhawatirkan lagi, lembaga Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di Sultra telah menerima 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan digital sepanjang Semester I 2026. Modus terbanyak meliputi penipuan belanja daring (412 laporan), fake call (209 laporan), dan penipuan investasi (183 laporan).
Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi legalitas lembaga keuangan melalui kontak resmi OJK dan tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan instan dari investasi ilegal.
Kinerja IKNB: Premi Asuransi dan Pembiayaan
Pada sektor Industri Keuangan NonBank (IKNB), hingga April 2026 nilai premi industri asuransi tercatat sebesar Rp237,5 miliar. Sementara itu, outstanding pembiayaan di sektor ini mencapai Rp6,92 triliun, menunjukkan peran penting perusahaan pembiayaan dalam mendukung sektor riil di daerah.
