BUTON — Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menegaskan komitmen daerahnya dalam mengawal hilirisasi Aspal Buton sebagai bagian dari kepentingan nasional. Namun, ia meminta agar proses ini memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Buton sebagai daerah penghasil utama.
“Kami mendukung penuh penguatan penggunaan Aspal Buton secara nasional. Kami berharap agenda hilirisasi ini dapat memberi manfaat yang nyata bagi daerah penghasil, khususnya Kabupaten Buton, baik melalui investasi, penguatan industri pengolahan, maupun peluang kerja bagi masyarakat,” ujar Alvin dalam keterangan resmi, Sabtu (16/5/2026).
Dalam forum yang digelar di Hotel Ibis Styles BSD, Tangerang Selatan pada 12–13 Mei 2026 itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi anyar. Peraturan Menteri PU tentang penggunaan Aspal Buton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan periode 2026–2029 segera diterbitkan.
Roy menyebut, target penggunaan Aspal Buton di Jawa dan Bali sudah ditetapkan 100 persen pada 2027. Sementara untuk wilayah lain, angkanya baru 35 persen. Namun, ia mendorong Sulawesi untuk menyamai capaian Jawa dan Bali.
“Saya meminta untuk Sulawesi kalau bisa 100 persen juga karena Aspal Buton berasal dari Sulawesi,” ungkap Roy.
Pemkab Buton menilai, selama ini daerah penghasil kerap hanya menjadi pemasok bahan baku tanpa menikmati nilai tambah dari hilirisasi. Melalui Rakornas ASPABI, Alvin membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar investasi dan penguatan industri pengolahan aspal bisa berpusat di Buton.
Alvin juga menyoroti pentingnya peluang kerja bagi masyarakat lokal. Ia ingin agar pembangunan pabrik pengolahan Aspal Buton tidak hanya berorientasi pada ekspor atau kebutuhan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di Kabupaten Buton.
Kebijakan Permen PU yang tengah disiapkan menjadi fondasi utama percepatan hilirisasi. Dengan adanya regulasi ini, penggunaan Aspal Buton olahan tidak lagi bersifat imbauan, melainkan kewajiban dalam proyek-proyek jalan nasional.
Roy menambahkan, target ambisius untuk Sulawesi membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pelaku industri. Aspal Buton, menurutnya, bukan sekadar komoditas tambang, melainkan aset nasional yang harus dikelola menjadi kekuatan industri.
Pemkab Buton berjanji akan terus mengawal kebijakan ini agar daerah penghasil tidak lagi menjadi penonton di tengah geliat industri aspal nasional.