SULAWESI TENGGARA — Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan langsung Pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR. Ia menyebut tradisi baru kenegaraan ini sebagai langkah positif dalam penyampaian arah kebijakan fiskal pemerintah.
"Kami mengapresiasi, ketika Presiden Prabowo membuat tradisi baru kenegaraan, dengan berpidato langsung di Paripurna DPR untuk menyampaikan Pengantar KEM PPKF 2027," kata Said dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Said mencermati sejumlah asumsi ekonomi makro 2027 yang diusulkan pemerintah, mulai dari target pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5%, inflasi 1,5-3,5%, hingga kurs Rp16.800-17.500 per dolar AS. Namun, perhatian utamanya tertuju pada ancaman perubahan iklim yang berpotensi mengganggu delapan Program Prioritas Nasional.
BMKG, menurut Said, telah memperingatkan potensi El Nino Godzila atau musim kering panjang. "Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan, dan air. Oleh sebab itu mitigasinya harus sedini mungkin," ujarnya.
Di sektor energi, politisi PDI Perjuangan itu menyoroti perlunya sinkronisasi produksi dan konsumsi energi dalam negeri. Ia mendesak pemerintah menuntaskan reformasi subsidi energi pada tahun depan. "Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi," kata Said.
Said mengingatkan bonus demografi Indonesia diperkirakan berakhir pada 2041. Ia menilai percepatan peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja menjadi krusial untuk mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.
Saat ini, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berkisar 19%. Angka ini jauh di bawah negara-negara industri yang umumnya mencapai 30% terhadap PDB.
"Membangun negara industri tidaklah mudah, namun jalan terjal itu harus kita lalui," ujar Said.
Menurut Said, pemerintah perlu menentukan sektor industri prioritas yang memiliki daya saing dan mampu menyerap tenaga kerja. Langkah ini dinilai penting agar transformasi ekonomi nasional dapat berjalan lebih efektif dan menjawab kebutuhan industri masa depan.
Ia juga menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan seiring dengan pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Pertumbuhan berkelanjutan, kata Said, menjadi kunci untuk membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.