KOLAKA — Kejaksaan Negeri Kolaka dan Pemerintah Kabupaten Kolaka menyatukan langkah membahas potensi konflik pertanahan di kawasan tambang. Forum yang dikemas sebagai Focus Group Discussion itu mengangkat tema "Potensi Konflik Agraria antara Masyarakat dan Perusahaan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan Sosial".
Bupati Kolaka menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejari Kolaka yang menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi bagian dari langkah konkret Kejari Kolaka memberi edukasi kepada aparat penyelenggara negara, mulai kepala desa beserta perangkatnya, lurah, hingga perangkat kecamatan.
Edukasi yang sama ditujukan kepada pihak yang menjalankan investasi di Kabupaten Kolaka, termasuk perusahaan atau korporasi. "Saya pernah berdiskusi dengan Pak Kajari mengenai fakta empiris di lapangan terkait hadirnya ekosistem pertambangan di Kabupaten Kolaka. Kemudian, terdapat persoalan atau potensi konflik yang berdiri sendiri. Apa itu? Persoalan pertanahan atau agraria," ujar Bupati.
Pemkab Kolaka bersama Kejari berkomitmen memastikan hak masyarakat yang punya legalitas hukum tidak diabaikan perusahaan yang beroperasi di wilayah itu. "Ketika secara legalitas hak-hak masyarakat itu ada dan sah di mata hukum, sekali lagi, hal ini tidak boleh diabaikan oleh semua perusahaan yang ada di Kabupaten Kolaka," tegas Bupati.
Soal pertanahan, Bupati merujuk sejumlah regulasi yang sudah terbit. Mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebelumnya juga mengeluarkan surat edaran bersama. Isinya peringatan sekaligus penegasan larangan bagi kepala desa, lurah, dan camat menerbitkan surat keterangan tanah (SKT).
Dalam perkembangannya, kepala desa dan lurah menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik tanah. Menurut Bupati, hal itu boleh dilakukan dengan satu catatan: penerbitannya harus didahului kronologi status keberadaan tanah.
"Perlu diketahui bahwa status tanah tersebut sudah dikuasai sejak kapan, mulai tahun berapa hingga tahun berapa. Hal itu kemudian menjadi dasar untuk mengeluarkan surat pernyataan penguasaan fisik," jelasnya.
Bupati mengingatkan status tanah wajib diketahui sebelum surat diterbitkan. Jika tanah berstatus HGU, HPL, atau masuk kawasan tertentu, kepala desa diminta tidak menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik. "Jangan coba-coba kepala desa mengeluarkan surat pernyataan penguasaan fisik," ujarnya.
Sebelum menerbitkan SKT maupun surat pernyataan penguasaan fisik, aparat desa diminta berkonsultasi dengan pemerintah daerah melalui bagian pemerintahan atau Asisten I. Jika perlu, mereka dapat mendatangi BPN dan Kejaksaan untuk mendiskusikan status tanah di wilayah desa masing-masing.
Kepala Kejari Kolaka, Romadu Novelino, menilai konflik agraria perlu perhatian serius karena melibatkan berbagai kepentingan. Mulai dari hak masyarakat atas tanah, kewenangan perizinan, hingga kepastian investasi perusahaan.
"Fokus kami mengangkat isu terkait konflik agraria karena persoalan ini sangat merembet ke mana-mana. Dari sisi kamtibmas akan dijelaskan oleh pihak Polres, sementara dari sisi kerugian negara akan kami bahas lebih lanjut," kata Romadu.
Ia mengingatkan kepala desa agar berhati-hati mengambil keputusan terkait administrasi pertanahan. Kebijakan yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Persoalan agraria, menurutnya, juga bisa berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Romadu merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123 Tahun 2025 yang mengatur keterkaitan undang-undang sektoral dengan undang-undang tindak pidana korupsi sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi. "Jadi, jangan sampai masuk ke dalam konflik ini sebagai kepala desa," ujarnya.