JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum memastikan proses pengawalan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire tetap berjalan sesuai jadwal demi mendukung otonomi baru daerah tersebut.
Direktorat Jenderal Cipta Karya menangani pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, dengan progres per 9 Agustus 2026 sudah mencapai 36,90 persen. Seluruh bangunan fisik ditargetkan tuntas pada Desember 2026.
Sejak 20 Oktober 2025, pengerjaan proyek dipercayakan kepada kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar dari APBN.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Selain gedung inti, penataan kawasan turut disiapkan mencakup gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta pekerjaan plambing dan elektrikal.
Pekerjaan penataan kawasan yang dimulai Desember 2025 ini ditargetkan selesai Desember 2026 dengan progres terkini 25,34 persen. Di antara pekerjaan yang berlangsung adalah penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Kawasan ini terletak sekitar 15,5 kilometer atau 30 menit perjalanan dari Bandar Udara Douw Aturure, dan berjarak sekitar 28,5 kilometer atau 60 menit dari pusat Kabupaten Nabire menggunakan kendaraan roda empat.
Langkah pengawalan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai agenda penting pembangunan nasional inklusif, sekaligus menjadi bagian dari PU 608, momentum Kementerian PU menghadirkan infrastruktur bermanfaat nyata bagi masyarakat Papua.
