KENDARI — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahuriyanto, menyebut rapat TPID membahas sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi daerah. Rapat dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, beserta jajaran terkait termasuk pimpinan Bulog.
Pasar murah menjadi salah satu rekomendasi yang disepakati dalam forum tersebut. Pelaksanaannya akan menyasar wilayah kelurahan di Kota Kendari.
Pasar Murah Dikoordinasikan Dua Dinas
Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM ditunjuk sebagai pelaksana koordinasi pasar murah. Program itu diarahkan agar warga bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
"Pasar murah akan dilaksanakan di wilayah kelurahan. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM," kata Sahuriyanto.
Selain menekan harga di tingkat konsumen, pasar murah diposisikan sebagai instrumen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan.
Sidak Menyasar BBM hingga Gas Melon
TPID juga merekomendasikan inspeksi mendadak secara berkelanjutan terhadap sejumlah komoditas strategis. Sidak akan menyasar ketersediaan dan distribusi BBM, LPG 3 kilogram, serta beras SPHP.
"Juga akan dilakukan sidak secara kontinyu terkait BBM, gas melon dan beras SPHP," ujar Sahuriyanto.
Pengawasan itu menyasar titik distribusi dan pasokan, bukan hanya harga di tingkat pengecer. Tujuannya memastikan tidak ada penimbunan atau penyaluran yang menyimpang dari peruntukan.
Empat Komoditas Pemicu Inflasi Kendari
Sejumlah komoditas menjadi perhatian TPID karena memberi tekanan terhadap perkembangan inflasi di Kota Kendari. Di antaranya bahan bakar minyak, bahan bakar rumah tangga, cabai, dan ikan.
Empat komoditas itu disebut memiliki bobot besar dalam perhitungan inflasi daerah. Pemerintah daerah bersama instansi terkait akan terus memantau ketersediaan, distribusi, serta stabilitas harganya.
HLM TPID menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Kendari memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi gejolak harga. Fokus utamanya kebutuhan pokok yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.
Pemerintah daerah bersama BI dan Bulog akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis. Langkah itu diharapkan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok sekaligus menekan potensi kenaikan harga yang berdampak pada inflasi daerah.
