Pencarian

Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Bebas Tambang, Ancam Tolak Izin Antam

Jumat, 20 November 2026 • 09:19:01 WIB
Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Bebas Tambang, Ancam Tolak Izin Antam
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan permintaan agar perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dikeluarkan dari wilayah usaha pertambangan.

SULAWESI TENGGARA — Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meminta perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dikeluarkan dari wilayah usaha pertambangan dan berjanji tidak menerbitkan persetujuan lingkungan untuk penambangan di area tersebut. Langkah itu mencuat setelah Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 menetapkan kawasan tersebut sebagai WUP. Penolakan ini menyentuh langsung rencana PT Aneka Tambang (Antam) yang pernah beroperasi di dekat kawasan konservasi itu.

Permintaan disampaikan saat Peringatan Hari Pohon Sedunia di Jakarta, Kamis (19/11). Jumhur menegaskan tidak akan menerbitkan persetujuan lingkungan untuk penambangan di kawasan tersebut, termasuk bila Antam mendapat izin menambang di perairan taman nasional.

Alasan Penolakan: Badak Jawa Jadi Pertaruhan

Perairan di sekitar kawasan konservasi perlu dikeluarkan dari WUP agar tidak ada kegiatan lanjutan seperti survei yang dapat mengusik kehidupan badak jawa alias badak bercula satu. Kementerian Lingkungan Hidup menilai risiko terhadap satwa dilindungi itu harus dipertimbangkan sejak tahap perencanaan, meski belum ada kegiatan tambang di perairan tersebut.

Aktivitas pertambangan berpotensi menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia. “Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” kata Jumhur.

Jejak Antam di Cibaliung

Polemik tambang di sekitar Ujung Kulon menyeret nama Antam. Emiten tambang pelat merah itu sempat memegang konsesi pertambangan dekat taman nasional melalui anak usaha PT Cibaliung Sumberdaya, yang tercatat beroperasi produksi sejak 2010 hingga setidaknya awal 2022.

Dalam UU Minerba, WUP adalah bagian Wilayah Pertambangan yang sudah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Status itu menjadi dasar pemerintah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), sehingga kawasan tersebut berpeluang ditawarkan untuk kegiatan usaha tambang.

WUP Bukan Izin Menambang

Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan status WUP tidak otomatis menjadi izin menambang. Untuk wilayah darat, harus ada pemenuhan kesesuaian ruang melalui KKPR. Untuk ruang laut, diperlukan KKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara kawasan hutan butuh persetujuan sektoral Kementerian Kehutanan.

Amdal baru bisa diproses setelah persetujuan kesesuaian ruang terbit. Rencana tambang juga tunduk pada Pasal 38 ayat 1 UU Kehutanan, yang membatasi pembangunan di luar kehutanan hanya pada hutan produksi dan hutan lindung. PP 23 Tahun 2021 memperkuat aturan itu: WUP di kawasan hutan konservasi tidak bisa berlanjut mendapat persetujuan perizinan tambang.

Untuk kawasan konservasi laut, Pasal 111 ayat (5) PP 21 Tahun 2021 membatasi pemberian KKPRL bagi pertambangan terbuka. Jumhur menilai sederet ketentuan itu menjadi landasan bahwa pemanfaatan dan perlindungan tidak perlu dipertentangkan.

Verifikasi Spasial dan Penghentian Sementara

Kementerian Lingkungan Hidup berencana memverifikasi koordinat WUP dengan batas Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan konservasi laut, RPPLH, serta rencana tata ruang darat dan laut. Selama evaluasi berjalan, pemanfaatan di wilayah tersebut dihentikan sampai hasilnya jelas.

Analisis spasial RPPLH nasional telah memetakan sekitar 61 ribu hektare atau 99,86 persen wilayah darat Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi. RPPLH nasional sendiri ditetapkan lewat PP Nomor 26 Tahun 2025.

Bagi Antam, sinyal penolakan ini menambah lapisan ketidakpastian di luar kinerja operasional. Bagi publik, kepastian status perairan Ujung Kulon menjadi ujian apakah penetapan WUP benar-benar melewati kajian ekologis sebelum ditawarkan ke investor tambang.

Follow kabarbaubau.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: katadata.co.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks