KENDARI — Laporan bertajuk "Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons" menjadi dasar desakan kedua lembaga lingkungan tersebut. Dokumen itu menyoroti indikasi keterkaitan jaringan bisnis pengusaha nikel Arif Kurniawan dengan lingkungan keluarga Gubernur Sultra.
Arif Kurniawan yang dijuluki "Raja Nikel" disebut Kejaksaan Agung sebagai pemilik manfaat dalam jaringan bisnis pertambangan nikel yang tengah dikaitkan dengan penyidikan. Kejagung mengungkap enam perusahaan yang diduga berada di bawah kendali AK: PT Bumi Sentosa Jaya, PT Karya Alam Abadi, PT Adhita Nikel Indonesia, PT Alam Mitra Indah, PT Alam Mitra Indah Nugraha, dan PT HJ.
Siapa Arinta Nila Hapsari dalam Struktur Saham Tiga Perusahaan
Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mengungkap temuan serupa berdasarkan dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Arinta Nila Hapsari tercatat sebagai pemegang saham di sejumlah perusahaan tambang nikel.
"Nama Arinta Nila Hapsari muncul sebagai pemegang saham pada PT Tribhuwana Sukses Mandiri, PT Kabaena Kromit Prathama, dan PT Baula Petra Buana," kata Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi.
Berdasarkan dokumen AHU, Arinta menguasai 30 persen saham PT Baula Petra Buana senilai sekitar Rp18 miliar. Ia juga tercatat memiliki 70 persen saham PT Kabaena Kromit Prathama senilai Rp1,75 miliar, serta 25 persen saham PT Tribhuwana Sukses Mandiri senilai Rp22,5 juta.
Titik Temu Korporasi: dari PT Rowan hingga PT TSM di Kabaena
Jejak hubungan korporasi bermula dari PT Rowan Sukses Investama, yang tercatat sebagai salah satu pemegang saham PT Anugerah Mineral Indonesia. Arif Kurniawan disebut menjabat sebagai Direktur Utama PT Rowan Sukses Investama.
Nama Arif juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri, perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah Arinta Nila Hapsari. Titik temu kedua mengarah ke PT Tonia Mitra Sejahtera, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Kabaena.
Koordinator Konsorsium Lembaga Mahasiswa Sultra Menggugat, Arnol Ibnu Rasyid, menyoroti struktur kepemilikan saham PT TMS yang dikaitkan dengan PT Bintang Delapan Tujuh Abadi. Sebelum perubahan data perseroan pada 21 Maret 2024, PT BDTA tercatat memiliki 25 persen saham PT TMS. Di dalam PT BDTA, Alaniah Nisrina tercatat memiliki 99 persen saham, sedangkan Arinta Nila Hapsari memiliki 1 persen. Keduanya merupakan anak dan istri Gubernur Sultra.
Desakan WALHI: Bongkar Jaringan, Bukan Hanya Korporasi
Direktur WALHI Sultra, Andi Rahman, menegaskan aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh struktur kepemilikan perusahaan, hubungan bisnis, transaksi keuangan, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dalam memberikan perlindungan maupun kemudahan terhadap aktivitas pertambangan bermasalah.
WALHI Sultra bersama Satya Bumi mendesak Kejagung mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025. Presiden Prabowo juga diminta bertindak tegas.
Penanganan perkara dinilai tidak cukup hanya menyasar aktivitas korporasi. Penegak hukum didorong membongkar jejaring kepemilikan perusahaan, aliran keuangan, hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan.
Kejagung Diminta Periksa Gubernur ASR dan ANH
Desakan pemeriksaan muncul menyusul sejumlah informasi mengenai hubungan kepemilikan dan keterkaitan bisnis dalam jaringan perusahaan pertambangan nikel di Sultra. Sorotan turut mengarah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.
Hingga laporan ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung maupun pihak Gubernur Sultra mengenai desakan tersebut.