SULAWESI TENGGARA — Badan Gizi Nasional memastikan gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan tetap dibayar penuh meski biaya operasional SPPG dibatasi maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat. Simak skema pembayarannya agar ibu tidak salah paham soal program MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pembatasan biaya operasional maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat tidak menyentuh anggaran gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan. Kepastian disampaikan langsung oleh Juru Bicara BGN Tysa Novenny di Jakarta, Jumat (6/11).
Kebijakan efisiensi biaya operasional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sempat memunculkan kekhawatiran di kalangan mitra dan tenaga pengawas. BGN memastikan skema penganggaran gaji berjalan terpisah dari komponen biaya operasional tersebut.
Gaji Pengawas Gizi Dibayar Lewat Skema Top Up Virtual Account
Dalam mekanisme penyaluran anggaran, gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan dibayarkan melalui top up virtual account (VA) setiap 10 hari sekali ke masing-masing SPPG. Setiap top up mencakup beberapa komponen kebutuhan sekaligus, bukan hanya biaya operasional harian.
"Jadi ketika dilakukan top up virtual account, akan mengcover biaya bahan baku, operasional dan insentif pelayanan dan jaminan mutu serta biaya gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan," jelas Tysa.
Artinya, pembayaran gaji pengawas sudah dianggarkan sejak awal dalam setiap pencairan dana. Tidak ada pemotongan dari batas Rp 3.000 per penerima manfaat yang selama ini jadi sorotan.
Biaya Operasional Rp 3 Ribu Tak Kurangi Hak Pengawas
Tysa menegaskan para mitra maupun tenaga pengawas tidak perlu khawatir soal keberlanjutan pembayaran gaji. Batas biaya operasional hanya mengatur kebutuhan operasional SPPG, bukan insentif tenaga pengawas.
"Sekali lagi, jangan khawatir. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat," tegas Tysa.
Pemisahan alokasi anggaran ini merupakan bagian dari mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya agar setiap kebutuhan SPPG terpenuhi sesuai peruntukannya, tanpa tumpang tindih antarpos anggaran.
Apa Arti Kebijakan Ini bagi Ibu Penerima Manfaat MBG
Bagi ibu yang anaknya menerima manfaat MBG, kebijakan ini memastikan kualitas pengawasan gizi tetap terjaga. Pengawas Gizi bertugas memastikan porsi, kandungan gizi, dan keamanan pangan di setiap SPPG.
Dengan kepastian gaji, pengawasan mutu makanan anak tidak terganggu oleh persoalan administrasi. BGN berharap mitra, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan memperoleh pemahaman utuh mengenai kebijakan biaya operasional ini.
Pengaturan biaya operasional dipastikan tidak mengubah skema penganggaran gaji dalam pelaksanaan Program MBG. Gaji pengawas tetap dianggarkan terpisah dan tidak diambil dari komponen biaya operasional maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat.
Yang Perlu Ibu Ketahui soal Program MBG
Program MBG melibatkan banyak pihak di lapangan, mulai dari juru masak, ahli gizi, hingga pengawas keuangan di tiap SPPG. Setiap pos punya alokasi anggaran sendiri yang diatur dalam mekanisme pencairan dana.
Kalau ibu menemukan informasi soal pemotongan atau perubahan skema pembayaran, sebaiknya cek langsung ke kanal resmi BGN. Informasi dari sumber resmi membantu menghindari kesalahpahaman yang beredar di grup percakapan.
Kepastian pembayaran gaji pengawas gizi menjadi bagian penting agar kualitas makanan yang diterima anak-anak tetap konsisten setiap hari.