KOLAKA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi mengalihkan arah kebijakan pembangunan dari pola instruksi atasan (top-down) menjadi serapan aspirasi warga (bottom-up). Perubahan ini bertujuan agar program kerja pemerintah lebih presisi dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat di 17 kabupaten dan kota.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyatakan porsi usulan dari tingkat terbawah kini dipatok sebesar 70 persen. Sementara itu, kebijakan yang ditetapkan dari tingkat provinsi atau pemerintah pusat hanya akan mengisi porsi 30 persen sisanya.
"Selama ini pola perencanaan cenderung bersifat top-down atau turun dari atas. Namun ke depan, kita harus mendorong lebih banyak usulan dan kebutuhan yang berasal dari bawah agar hasil pembangunan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan nyata warga," ujar Andi Sumangerukka di hadapan para kepala daerah se-Sultra yang hadir dalam jamuan makan malam di Kolaka.
Andi menekankan bahwa media sosial kini menjadi instrumen vital dalam menyerap keluhan dan masukan publik secara aktual. Menurutnya, kritik digital yang masuk ke saluran resmi maupun pribadi para pejabat tidak boleh diabaikan, melainkan harus dikonversi menjadi data evaluasi untuk pengambilan keputusan.
Langkah ini diambil mengingat dinamika komunikasi masyarakat yang semakin cepat. Pemerintah Provinsi Sultra memandang platform digital sebagai sarana paling efektif untuk memangkas jarak birokrasi antara warga dan pengambil kebijakan.
"Masyarakat sekarang sangat aktif menyampaikan kritik dan pendapat lewat media sosial, dan pesan itu langsung sampai kepada kami. Hal ini wajib kita sikapi dengan positif dan dijadikan sarana untuk menyerap aspirasi yang lebih nyata dan aktual," tegas Andi.
Selain aspek partisipasi publik, Gubernur menyoroti peran strategis sektor swasta, khususnya perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di wilayah Kolaka dan sekitarnya. Ia mengingatkan pelaku usaha agar tidak sekadar menggugurkan kewajiban melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah semata.
Perusahaan hilirisasi nikel didorong membuka ruang kolaborasi lebih luas guna menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap kemajuan wilayah operasional mereka. Pendekatan kolaboratif ini dinilai krusial untuk meminimalisir potensi konflik sosial antara masyarakat dan korporasi.
Integrasi antara kepentingan industri dan kebutuhan lokal diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah. Dalam jangka panjang, sinergi ini diproyeksikan dapat mendorong kemandirian fiskal bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Bumi Bahteramas.
Di akhir arahannya, Gubernur memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka sebagai tuan rumah Musrenbang Sultra 2026. Ia berkomitmen untuk memperkuat setiap rencana pembangunan yang diajukan oleh para Bupati dan Wali Kota, asalkan didukung dengan data lapangan yang akurat.
Andi meminta setiap kepala daerah memberikan rincian informasi sedetail mungkin mengenai kebutuhan wilayahnya. Hal ini diperlukan agar alokasi APBD Provinsi maupun dana transfer lainnya tidak meleset dari target sasaran pembangunan.
"Saya berkomitmen untuk memperkuat rencana pembangunan yang telah disusun oleh para kepala daerah. Sampaikanlah data dan informasi secara lengkap dan sedetail mungkin, agar anggaran yang kita gunakan bersama benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat," pungkasnya.