SULAWESI TENGGARA — Operasi senyap KPK di Pemalang berlangsung sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Tim penindakan mengamankan NFM dari Rumah Dinas Bupati di kompleks Pendopo Kabupaten Pemalang. Ia berjalan kaki dikawal aparat perempuan KPK, lalu masuk ke mobil Avanza putih tanpa menjawab satu pun pertanyaan wartawan yang sudah menunggu.
Diam-Diam Dibawa ke Mapolres, Sejumlah Pejabat Ikut Diperiksa
Setelah dijemput, NFM langsung dibawa ke Mapolres Pemalang untuk menjalani pemeriksaan intensif. Liputan6 melaporkan, selain istri bupati, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang juga dikabarkan turut dibawa petugas. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merilis secara resmi jumlah total orang yang diamankan serta konstruksi perkara yang disangkakan.
Pemalang Catat Dua OTT, Bupati Berbeda di Periode Berbeda
Ini bukan kali pertama Kabupaten Pemalang menjadi sasaran operasi tangkap tangan. Pada 11 Agustus 2022, KPK menangkap mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bersama 23 orang lainnya. Kasus itu terkait suap jual beli jabatan dan pengadaan barang/jasa. Mukti Agung Wibowo divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 4,9 miliar.
OTT kedua yang terjadi pada Selasa (28/7/2026) kini diduga melibatkan Bupati Petahana, Anom Widiyantoro. Belum ada konfirmasi resmi dari KPK mengenai posisi Anom dalam operasi kali ini, namun pengamanan terhadap istrinya menjadi sinyal kuat bahwa kasus ini menyeret lingkaran kekuasaan di Pemalang.
Dugaan Korupsi: Antara Suap dan Pengadaan
Modus operandi yang diduga digunakan dalam OTT kali ini masih diselidiki. Sumber di lingkungan KPK menyebutkan, operasi ini berkaitan dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. Namun, lembaga antirasuah itu belum membeberkan secara detail apakah kasusnya murni suap proyek, gratifikasi, atau jual beli jabatan seperti OTT sebelumnya.
Yang pasti, pengamanan terhadap NFM dini hari tadi mengindikasikan adanya barang bukti atau keterlibatan langsung dalam transaksi yang diduga melanggar hukum. KPK biasanya menjemput pihak yang dianggap penting untuk mengunci alat bukti sebelum berkembang.
Reaksi Publik: Kekecewaan dan Harapan Penindakan Tanpa Pandang Bulu
Masyarakat Pemalang kembali terusik. Dua OTT dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan praktik korupsi di daerah itu seolah tidak pernah putus. Sejumlah pegiat antikorupsi mendesak KPK untuk mengusut tuntas, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak swasta dan anggota DPRD setempat yang kerap menjadi pintu masuk anggaran.
KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers dalam 1x24 jam untuk menjelaskan kronologi, barang bukti, serta pasal yang disangkakan kepada para tersangka. Publik menunggu apakah operasi ini akan berujung pada pengungkapan jaringan yang lebih luas atau sekadar penangkapan simbolis.
