KENDARI — Sudirman menegaskan pengawasan pangkalan menjadi kunci utama. Stok LPG 3 kilogram harus diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah pelayanan sebelum dijual ke pengecer.
Persoalan gas bersubsidi di Kendari, kata dia, bukan hanya soal ketersediaan. Distribusi dan harga di lapangan jadi titik masalah yang membuat warga membayar jauh lebih mahal.
Pangkalan Diminta Setop Jual ke Eceran
Dalam rapat bersama seluruh lurah, Sudirman meminta pangkalan menahan penjualan ke pengecer untuk sementara waktu. Kebijakan itu berlaku sampai kondisi stok di masyarakat terpantau normal.
"Coba kita tertibkan dulu ini. Tidak boleh dulu jual ke eceran. Nanti kita lihat kondisinya. Kalau beberapa hari masyarakat sudah tidak ada yang mau beli dan stok masih banyak, baru diperbolehkan dibawa ke eceran," tegas Sudirman.
Ia menyebut harga eceran tertinggi LPG 3 kilogram sudah ditetapkan Rp20.000 melalui peraturan gubernur. Namun di lapangan, pengecer masih menjualnya Rp30.000 hingga Rp35.000 per tabung.
"Kita tahu harganya Rp20.000. Itu penetapan HET dari pergub. Jadi seharusnya dijual Rp20.000," ujarnya.
Lurah Diminta Data Pangkalan Bermasalah
Sudirman meminta lurah mencatat pangkalan yang berulang kali tidak melayani warga. Pangkalan yang stoknya masih tersedia tetapi mengaku habis saat didatangi warga masuk kategori pelanggaran berat.
"Kalau ada yang betul-betul tidak menyuplai masyarakat, datang masyarakat dibilang habis padahal masih banyak, itu yang harus kita beri sanksi. Kalau perlu rekomendasinya ditarik dan pangkalannya ditutup," katanya.
Sanksi itu menyusul kewenangan pemerintah wilayah dalam menerbitkan rekomendasi pangkalan. Tanpa rekomendasi, pangkalan tidak bisa beroperasi melayani warga.
Antisipasi Warga yang Kehilangan Akses
Pemkot Kendari juga menyiapkan langkah cadangan jika ada pangkalan yang berhenti melayani. Lurah diminta berkoordinasi dengan RT untuk menentukan titik pangkalan baru di wilayahnya.
Langkah itu untuk memastikan warga tidak kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram ketika pangkalan lama bermasalah. Penentuan lokasi baru diserahkan ke pemerintah wilayah dengan mempertimbangkan sebaran rumah tangga pengguna.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin menyebut keberadaan pangkalan berkaitan langsung dengan rekomendasi pemerintah wilayah. Ia meminta seluruh lurah segera menginventarisasi pangkalan di wilayah masing-masing.
Syarifuddin juga meminta pangkalan memasang informasi harga secara jelas, termasuk HET Rp20.000. Warga yang datang dengan menunjukkan KTP harus dilayani sesuai ketentuan, sedangkan pelanggaran dapat berujung pada penghentian pasokan.
Pengawasan Diperkuat Bersama Pertamina
Pemkot Kendari akan memperkuat pengawasan bersama camat, lurah, RT, dan Pertamina. Kolaborasi itu untuk menutup celah distribusi yang selama ini membuat gas bersubsidi bocor ke pengecer dengan harga tinggi.
Hasilnya diharapkan membuat distribusi LPG 3 kilogram lebih tertib. Sekaligus memastikan gas bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, bukan berpindah ke pembeli di luar wilayah pelayanan.
