KENDARI — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Jumat (29/5/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan program bedah rumah berjalan optimal dan menyentuh langsung warga berpenghasilan rendah.
“Di sinilah kita ingin merubah cara berpikir kita agar masyarakat yang betul-betul mengharapkan tangan dari pemerintah itu betul-betul mereka menemukan tangan itu,” ujar Mendagri di lokasi kunjungan.
Lonjakan Alokasi: Dari 1.129 Menjadi 8.973 Unit Rumah
Sepanjang 2026, pemerintah mengalokasikan bantuan untuk 8.973 unit rumah di Sulawesi Tenggara. Angka ini melonjak signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya menyasar 1.129 unit rumah. Setiap unit penerima mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta.
Khusus di Kota Kendari, pemerintah menargetkan rehabilitasi sebanyak 548 unit rumah. Sasaran program ini adalah masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.
Skala Program Belum Pernah Terjadi Sebelumnya
Mendagri Tito Karnavian mengakui program bedah rumah dan pembangunan perumahan ini merupakan langkah berskala besar yang belum pernah ditemuinya selama menjabat. “Sepertinya selama saya jadi Mendagri, baru kali ini ada program yang betul-betul besar untuk membantu rakyat yang rumahnya tidak layak, termasuk juga membangun perumahan,” tegasnya.
Ia mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto serta langkah Menteri PKP Maruarar Sirait yang kerap turun langsung meninjau kawasan permukiman masyarakat kurang mampu. Menurutnya, kehadiran langsung pejabat negara di lapangan menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah rakyat.
Dampak Langsung bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Bantuan stimulan perumahan swadaya ini menyasar warga yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni. Dengan dana Rp20 juta per unit, penerima dapat memperbaiki bagian-bagian kritis rumah seperti atap, dinding, lantai, atau sanitasi.
Program BSPS merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menekan angka rumah tidak layak huni di daerah. Kendari sebagai ibu kota provinsi menjadi salah satu prioritas karena tingginya konsentrasi permukiman padat penduduk dengan kondisi hunian yang memprihatinkan.
Apa Langkah Pemerintah Selanjutnya?
Mendagri memastikan pemerintah akan terus memantau realisasi program ini di lapangan. Evaluasi berkala dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak salah sasaran.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari program ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga,” pungkas Tito.
