SULAWESI TENGGARA — Ratna mengungkapkan kekhawatirannya dalam forum pembahasan perkembangan lifting migas dan proyeksi cost recovery 2026–2027. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, operator migas, hingga DPR—memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan target nasional tercapai.
"Kita tidak berhak menjalankan bisnis seperti biasa ketika kondisi ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja lebih keras, lebih terukur, dan menghasilkan solusi nyata," ujar Ratna dalam rapat tersebut.
Program Triple 100 Jauh dari Target
Data paparan SKK Migas menunjukkan capaian program strategis masih jauh dari ekspektasi. Selain sumur eksplorasi, realisasi pengeboran sumur eksploitasi baru mencapai 215 sumur dari target 832 sumur (25 persen). Sementara itu, kegiatan kerja ulang sumur baru mencapai 378 sumur dari target 942 sumur (40 persen).
Ratna menyoroti program Field Trial and Growth (FTG) Subsurface yang hanya menghasilkan tambahan produksi 199 BOPD dari target 5.000 BOPD, atau sekitar 4 persen. "Saya khawatir apakah target strategis Triple 100 ini masih realistis untuk dicapai pada tahun 2026. Jika masih optimistis, kami ingin mengetahui secara konkret hambatan yang menyebabkan eksekusinya berjalan lambat," tegasnya.
Cost Recovery Melonjak, Penerimaan Negara Terancam
Perhatian Ratna juga tertuju pada proyeksi cost recovery tahun 2027 yang diperkirakan mencapai USD11,5 miliar. Nilai ini meningkat sekitar USD3 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan biaya penggantian operasional tersebut berpotensi menggerus porsi penerimaan negara di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap kenaikan cost recovery telah diaudit secara ketat dan sebanding dengan tambahan produksi yang dihasilkan. Jangan sampai kenaikan ini justru membuka ruang moral hazard atau ketidakefisienan operasional yang pada akhirnya ditanggung rakyat," ujarnya.
Proyek Strategis Nasional Tersandera Birokrasi
Ratna juga menyoroti sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor migas yang masih menghadapi hambatan administratif dan regulasi. Proyek-proyek seperti Abadi Masela, North Hub Development, Indonesia Deep Water Development, dan Tangkulo Mubadala masih tersandera persoalan AMDAL, penetapan alokasi harga gas, hingga koordinasi lintas instansi dan pemerintah daerah.
Ia meminta SKK Migas mengambil peran lebih proaktif sebagai fasilitator antara KKKS dengan kementerian dan lembaga terkait. "SKK Migas merupakan bagian dari pemerintah yang harus mampu menjembatani kebutuhan KKKS. Jangan sampai proyek strategis nasional terhambat karena persoalan birokrasi yang tidak kunjung selesai," pungkasnya.
Ratna menutup dengan dukungan kepada SKK Migas dan seluruh KKKS untuk memperkuat kinerja sektor migas nasional. Menurutnya, sektor ini memiliki peran strategis menopang penerimaan negara sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Jika produksi tidak meningkat, ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak akan semakin besar.
