SULAWESI TENGGARA — Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun ini menempatkan dua hal yang sering luput dari perhatian sebagai indikator utama: kesehatan jiwa anak dan ketersediaan Zona Selamat Sekolah (ZOS). Dua aspek itu dibahas dalam bimbingan teknis di Malinau, Kalimantan Utara, yang menyoroti peran lintas sektor dalam memenuhinya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Sosial (PPPAS) Kabupaten Malinau menggelar Bimtek Konvensi Hak Anak dan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Senin (21/9/2026).
Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak, Bekti Prasiani Prastiani, S.Pd., M.Pd., hadir sebagai pemateri. Ia menyoroti dua indikator yang dinilai menentukan predikat KLA sebuah daerah: kondisi jiwa anak dan keselamatan mereka di jalan.
Anak Berprestasi Bisa Alami Depresi
Bekti mengungkap fakta yang jarang dibicarakan. Banyak anak dengan prestasi akademik gemilang justru mengalami penurunan kondisi mental hingga depresi. Sayangnya, penanganan yang tepat sering tidak tersedia.
"Hak hidup anak mencakup hak atas jiwa yang sehat. Untuk itu, Dinas Kesehatan beserta seluruh Puskesmas diharapkan mampu menyediakan psikolog klinis dan melakukan asesmen kesehatan jiwa terhadap anak maupun guru di setiap satuan pendidikan, arahan ini sudah turun dari tingkat nasional," tegas Bekti.
Ia menambahkan, layanan dukungan psikologis wajib tersedia di UPTD P2TP2A. Meski belum berubah status menjadi UPTD PPA, unit tersebut tetap harus menyediakan tenaga psikolog untuk mendampingi anak-anak.
Peran Forum Anak dan Konselor Sebaya
Penguatan Forum Anak Daerah juga menjadi catatan penting. Bekti menekankan peran dua P, yakni sebagai Pelopor dan Pelapor, lewat program konselor sebaya.
"Forum Anak Daerah harus diperkuat peran dua P yakni sebagai Pelopor dan Pelapor, melalui penguatan program konselor sebaya," beber Bekti.
Pendekatan sebaya dinilai lebih efektif menjangkau anak yang enggan bercerita kepada orang dewasa. Teman seusia sering jadi pintu pertama sebelum anak mau terbuka soal masalahnya.
Zona Selamat Sekolah Bukan Tugas Satu Dinas
Penyediaan ZOS menuntut kerja sama lintas instansi. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR yang menangani kondisi jalan, Dinas Perhubungan, hingga Kepolisian lewat program Polisi Sahabat Anak punya porsi masing-masing.
Di ranah perlindungan khusus, Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) diminta berperan aktif. Termasuk di penjara anak, rumah sakit terpadu ibu dan anak, serta penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang gratis dan mudah diakses.
Pertanyaan Pertama yang Muncul Saat Penilaian
Bekti mengingatkan, semua aspek itu bakal jadi pertanyaan utama dalam penilaian KLA. Daerah yang tidak memahami konvensi hak anak berisiko gagal menjawab sesuai dokumen yang diunggah.
"Semua aspek ini menjadi pertanyaan utama dalam penilaian KLA. Jika kita tidak memahami konvensi hak anak, maka jawaban tidak akan sejalan dengan dokumen yang diunggah. Pertanyaan pertama pasti apakah SDM di dinas perhubungan, kepolisian, puskesmas, dan lembaga terkait sudah terlatih konvensi hak anak," tutur Bekti.
Yang Perlu Ibu Ketahui soal KLA di Daerah
Bagi orang tua, predikat KLA bukan sekadar gelar administratif. Status ini mencerminkan apakah kota atau kabupaten tempat tinggal menyediakan ruang aman, layanan kesehatan jiwa, dan perlindungan bagi anak.
Ibu bisa mengecek apakah Puskesmas terdekat punya psikolog klinis, apakah jalur ke sekolah anak sudah punya ZOS, dan apakah Forum Anak di daerah aktif. Tiga hal sederhana itu jadi indikator awal.
Jika anak menunjukkan perubahan perilaku, menarik diri, atau prestasi turun drastis, jangan tunggu. Konsultasikan ke psikolog atau layanan P2TP2A setempat. Deteksi dini jauh lebih baik daripada penanganan setelah kondisi memburuk.
