SULAWESI TENGGARA — Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji memastikan insentif mobil hybrid tidak akan disamakan dengan insentif mobil listrik berbasis baterai (BEV). Pembahasan teknis antar kementerian masih berjalan, sementara pasar hybrid baru menguasai 9,72% dari total wholesales nasional Januari-September 2026.
Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa usulan insentif untuk kendaraan hybrid akan memiliki besaran berbeda dibandingkan insentif yang selama ini dinikmati mobil listrik. Pernyataan itu disampaikan Sarmuji usai menghadiri rapat di kantornya, Jakarta, Selasa (27/10/2026), seperti dikutip detikFinance.
Menurut Sarmuji, pembahasan antar kementerian sudah masuk tahap teknis. Namun besaran angka insentif belum final karena masih dalam proses pengkajian.
"Sudah (ada pembahasan antar kementerian), mulai ada pembahasan teknis, masih dalam proses pembahasan teknis, nanti seberapa besar insentif yang akan kita usulkan nanti akan lebih diperjelas lagi," ujar Sarmuji.
Sinyal penting datang dari pelaku industri. Sarmuji menyebut kalangan produsen tidak meminta insentif hybrid disamakan dengan BEV. Yang mereka dorong adalah adanya stimulus, berapa pun besarnya.
"Dari industri pun tidak meminta sama seperti BEV ya, tidak minta sama, tetapi yang penting ada insentif," katanya.
Pernyataan itu memberi ruang bagi pemerintah untuk merancang skema insentif hybrid dengan parameter sendiri, tanpa harus mengikuti struktur fiskal yang berlaku untuk mobil listrik.
Data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan mobil hybrid terdistribusi 65.968 unit sepanjang 2026 hingga September. Angka itu masih di bawah mobil listrik yang menembus 117.218 unit.
Dari total pangsa pasar nasional 679.020 unit pada Januari-September 2026, hybrid mengambil 9,72%. Mobil listrik mendominasi dengan 17,26%.
Selisih hampir dua kali lipat itu menjelaskan mengapa insentif hybrid jadi wacana yang didorong produsen. Tanpa stimulus, hybrid berisiko terus tertinggal di segmen kendaraan elektrifikasi.
Toyota sebagai pemain hybrid terbesar di Indonesia angkat bicara. Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto menyebut stimulus dibutuhkan untuk mengangkat daya beli konsumen.
"Kami tadi menyampaikan mengenai pentingnya stimulus untuk meningkatkan daya beli, daya beli sehingga pembelian mobil baru itu meningkat. Karena sekarang market-nya bergeser kepada used car," kata Nandi.
Nandi menilai insentif harus diberikan secara adil dengan parameter yang jelas. Jika dasarnya emisi, maka ukur dari emisi. Jika dasarnya penghematan, maka ukur dari penghematan.
"Kalau insentif itu ya fair. Mau dilihat dari apa? Kalau mau lihat dari sisi emisi, ya bagaimana emisinya. Melihat dari sisi penghematan, penghematan. Fair, fairness saja," ujarnya.
Bagi calon pembeli, sinyal ini layak dicermati. Jika insentif hybrid benar terbit, harga kendaraan hybrid berpotensi lebih kompetitif dan bisa mengubah perhitungan biaya kepemilikan dibanding BEV. Namun sampai angka resmi keluar, keputusan pembelian sebaiknya belum bersandar pada wacana ini.