WAKATOBI — Koordinator Lapangan FDR, Filman, menyatakan bahwa pihaknya telah membawa sejumlah temuan ke rapat dengar pendapat awal bersama DPRD Wakatobi. Menurut Filman, forumnya meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan asing yang telah berinvestasi puluhan tahun di kawasan tersebut.
Filman menyebut audit melalui pansus diperlukan sebelum rekomendasi diteruskan ke aparat penegak hukum. Ia menilai DPRD sebagai lembaga pengawas kebijakan harus mengambil peran aktif, bukan menunggu laporan masyarakat.
Status Lahan Warga yang Disebut Tak Jelas Selama Puluhan Tahun
Salah satu persoalan yang disorot FDR adalah lahan masyarakat yang diklaim disewa oleh PT Wakatobi Resort. Filman menyatakan lahan tersebut disinyalir tidak memiliki kejelasan status maupun perjanjian tertulis selama puluhan tahun.
Ia mengaku menerima informasi bahwa ada pemilik lahan yang hingga kini belum menerima pembayaran atas lahan yang digarap perusahaan. Informasi itu, kata Filman, memperkuat kebutuhan audit menyeluruh terhadap dokumen pertanahan di kawasan Tomia.
Bandara Maranggo dan Minimnya Kehadiran Negara
FDR juga menyoroti pengoperasian Bandara Maranggo, bandara swasta yang dikelola PT Wakatobi Resort. Filman menduga kuat ada potensi pelanggaran di lokasi tersebut karena minimnya kehadiran instrumen negara.
Menurutnya, pengelolaan fasilitas penerbangan oleh pihak swasta tanpa pengawasan memadai membuka ruang persoalan baru. FDR meminta DPRD memeriksa sejauh mana kewenangan negara hadir di bandara itu.
Pengelolaan Lingkungan Hidup Ikut Dipersoalkan
Selain soal lahan dan bandara, FDR mempertanyakan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar operasional dive resort tersebut. Kawasan Tomia dikenal sebagai salah satu pusat wisata selam di Wakatobi yang masuk kawasan konservasi perairan.
Filman menegaskan bahwa seluruh dugaan pelanggaran itu perlu diperiksa secara terpadu, bukan terpisah-pisah. Audit pansus dinilai jalan paling tepat untuk memetakan persoalan dari hulu ke hilir.
Harapan FDR pada Rapat Dengar Pendapat Awal
Filman menyampaikan harapan forumnya agar rapat dengar pendapat awal bersama DPRD Wakatobi menghasilkan progres nyata. "Harapan kami dari RDP awal ini ada progres dari DPRD sehingga dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," ujarnya, Kamis (5/11/2026).
Ia menambahkan, DPRD harus menjalankan perannya terhadap perusahaan asing yang sudah puluhan tahun berinvestasi di Wakatobi. Pernyataan itu disampaikan Filman di hadapan forum rapat dengar pendapat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT Wakatobi Resort maupun DPRD Wakatobi mengenai hasil rapat tersebut. FDR menyatakan akan terus mendorong pembentukan pansus pada agenda dewan berikutnya.
