KENDARI — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng pulang dari Kendari dengan membawa catatan tebal. Ia baru saja mengikuti forum Silaturahmi dan Arahan yang menghadirkan tiga pejabat tinggi negara sekaligus: Menko Polhukam Djamari Chaniago, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Forum yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, itu mempertemukan seluruh kepala daerah se-Sulawesi dengan jajaran pemerintah pusat. Bukan sekadar seremoni, pertemuan ini menjadi peta jalan bagi pembangunan daerah ke depan.
Empat Prioritas yang Harus Dikejar Daerah
Pemerintah pusat menekankan empat agenda prioritas yang harus segera ditindaklanjuti oleh setiap kabupaten dan kota. Pertama, pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tidak tergerus. Kedua, percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem. Ketiga, akselerasi penanganan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di sejumlah daerah. Keempat, digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
“Pemerintah daerah didorong untuk tidak lagi mengandalkan asumsi dalam mengambil keputusan. Data statistik yang akurat harus menjadi dasar setiap kebijakan,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam arahannya.
Bupati Soppeng: Kami Siap Selaraskan Program
Bagi Kabupaten Soppeng, arahan ini menjadi bekal penting. H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa pihaknya siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan prioritas nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci agar program-program yang dirancang benar-benar menyentuh masyarakat.
“Kehadiran kami di sini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Berbagai arahan yang disampaikan akan menjadi perhatian serius untuk kami tindak lanjuti demi kesejahteraan masyarakat Soppeng,” ujar Suwardi.
Mengapa Data Jadi Kunci di Forum Ini?
Salah satu pesan yang paling mengemuka adalah pentingnya penggunaan data statistik yang akurat. Pemerintah pusat menginginkan agar setiap keputusan pembangunan di daerah tidak lagi berdasarkan perkiraan, melainkan angka-angka terukur yang bisa dipertanggungjawabkan. BPS, sebagai lembaga penyedia data, siap mendukung pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan berbasis bukti.
Forum ini juga menjadi pengingat bahwa persoalan seperti inflasi, kemiskinan, dan stunting tidak bisa diselesaikan secara parsial. Kerja sama antara pusat, provinsi, dan kabupaten mutlak diperlukan. Dari Kendari, para kepala daerah pulang bukan hanya dengan catatan, tetapi tanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program nyata di kampung masing-masing.
