KENDARI — Kepala Dishub Sultra Muhammad Fadlansyah menyebut kartu elektronik itu berfungsi seperti uang elektronik pada umumnya. Pengguna cukup memastikan saldo tersedia, lalu menempelkan kartu saat membayar layanan perhubungan yang sudah memakai sistem tersebut.
Menurut Fadlansyah, skema pembayaran nontunai diterapkan agar transaksi warga tidak lagi bergantung pada uang cash. Petugas di titik layanan pun tidak perlu menyiapkan kembalian.
Fadlansyah merinci cakupan layanan yang menerima pembayaran kartu elektronik. Selain parkir, kartu dipakai untuk retribusi pelabuhan dan jasa penyeberangan.
"Untuk mengakses ini pakai kartu. Kartu itu ada isinya, jadi di-top up saldonya, seperti e-Money. Jadi bayar parkir, bayar retribusi pelabuhan, menyeberang, semuanya pakai itu," jelas Fadlansyah.
Saldo diisi ulang sebelum kartu digunakan. Pola ini mirip kartu uang elektronik yang selama ini dipakai penumpang di berbagai moda transportasi.
Dishub Sultra mengembangkan E-Retribusi Pelabuhan dan E-Retribusi Parkir sebagai pendamping kartu elektronik. Kedua aplikasi terintegrasi dengan Bank Sultra untuk mencatat dan menyalurkan penerimaan retribusi.
Fadlansyah menyatakan integrasi itu memastikan uang retribusi tidak singgah di tangan petugas. Setiap pembayaran tercatat dalam sistem dan langsung diteruskan ke rekening kas daerah.
"E-Retribusi Parkir, misalnya, retribusinya langsung masuk ke Bank Sultra. Kita menggunakan aplikasi itu untuk memastikan seluruh sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi, baik parkir maupun penyeberangan, betul-betul masuk langsung ke kas daerah," ungkapnya.
Pembayaran elektronik meninggalkan jejak transaksi yang bisa diaudit. Bagi Dishub Sultra, jejak itu memudahkan pengawasan penerimaan retribusi sekaligus menutup celah kebocoran setoran.
Warga yang hendak memakai layanan cukup memastikan saldo kartu mencukupi. Jika saldo habis, pengisian ulang dilakukan sebelum transaksi berikutnya.
Dishub Sultra menargetkan pembayaran nontunai tidak sekadar mengubah cara warga bertransaksi. Perubahan cara bayar itu diharapkan membuat pelayanan perhubungan lebih tertib dan penerimaan daerah lebih mudah dipertanggungjawabkan.