JAKARTA — Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni lalu bukan lagi sekadar ritual ekologis bagi Indonesia. Di era pemerintahan Prabowo Subianto, momentum itu menjadi panggung strategis untuk menegaskan bargaining power bangsa di mata dunia. Isu lingkungan telah bertransformasi dari urusan domestik menanam pohon menjadi pilar utama ekodiplomasi.
Mengapa Kedaulatan Sumber Daya Alam Jadi Kunci?
Nicholas Spykman, pakar realisme geopolitik, pernah menyebut geografi sebagai faktor paling fundamental dalam kebijakan luar negeri. Kini, definisi geografi itu bergeser. Bukan lagi batas militer atau jalur laut, melainkan penguasaan sumber daya hijau yang menentukan keberlangsungan peradaban digital dan bebas emisi.
Indonesia menyadari hal itu. Dengan kekayaan biodiversitas melimpah dan cadangan nikel terbesar di bumi, pemerintah menolak didikte standar ganda negara Barat yang kerap membungkus proteksionisme ekonomi dengan narasi kepedulian lingkungan. Kebijakan luar negeri Bebas Aktif pun mendapat napas baru: ketahanan nasional berbasis kemandirian sumber daya alam.
PT Danantara: Senjata Baru Mengunci Nilai Tambah Hilirisasi
Langkah konkret diwujudkan melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Badan ekspor komoditas satu pintu ini memastikan setiap kekayaan alam yang keluar dari Nusantara dikontrol ketat demi kemakmuran rakyat, bukan ditentukan kemauan pasar asing.
"Kebijakan ini merupakan manifestasi nyata dari upaya mengunci nilai tambah hilirisasi agar tetap mengalir ke dalam negeri," tulis Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute dan Ketua Umum JMSI, dalam opini yang dimuat Kendari Kini.
Pakar ekonomi pembangunan global Prof. Jeffrey Sachs menegaskan, keadilan iklim hanya bisa dicapai jika negara pemilik megabiodiversitas mendapat kompensasi ekonomi yang adil. Tanpa itu, regulasi lingkungan internasional hanyalah bentuk baru imperialisme hijau. Indonesia, menurut Santosa, secara tegas mendobrak batas-batas eksploitasi tersebut.
Pangan dan Energi: Dua Sisi Strategi Pertahanan Nasional
Program ketahanan pangan dan swasembada energi bukan sekadar respons terhadap ancaman kelaparan. Ini adalah strategi pertahanan mutlak menghadapi disrupsi rantai pasok global akibat konflik geopolitik, seperti ketegangan yang membayangi Timur Tengah.
Pemerintah mengarahkan program pangan pada intensifikasi berbasis kelestarian ekologis, bukan ekosida. Optimalisasi lahan tidur dan modernisasi pertanian berbasis ekosistem pedesaan menjadi kunci. Desa ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, tempat ketahanan pangan nasional bermula dari kemandirian komunitas lokal mengelola tanah dan air.
Langkah ini memperkuat teori ketahanan nasional: negara yang kebutuhan pangannya bergantung impor sangat rentan terhadap tekanan politik luar negeri. Dengan membebaskan diri dari ketergantungan pangan, Indonesia mengamankan kedaulatan domestik dari instabilitas global.
Di sektor energi, akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan seperti biodiesel berbasis sawit (B50 hingga B100), geotermal, dan tenaga surya skala besar menjadi strategi ganda. Selain mengurangi emisi, langkah ini memperkuat kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian harga minyak dunia.
