MUNA — Pemerintah Kabupaten Muna akhirnya mendapatkan kepastian pendanaan untuk program irigasi daerah setelah Kementerian Pekerjaan Umum menyetujui 19 dari 27 titik usulan yang diajukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengusulan Irigasi (SIPURI). Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 28,3 miliar.
Rehabilitasi Jaringan Utama hingga Pembangunan Irigasi Air Tanah
Mustajab merinci, ke-19 lokasi yang lolos verifikasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Kendari itu mencakup tiga jenis pekerjaan. Pertama, rehabilitasi jaringan utama pada daerah irigasi Lupia I, Lupia II, dan Bahutara. Kedua, peningkatan jaringan irigasi tersier di daerah irigasi Labulu-bulu dan Bente.
Ketiga, pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang tersebar di 14 titik, meliputi Pentiro, Tombula, Labunti, Madodo, Lapodidi, Kambawuna, Bone Kacintala, Wale-Ale, Wali, Lupia, Langkoroni, Labone, Kondongia, dan Liabalano.
Satu Usulan Prioritas Bupati Belum Terakomodir Penuh
Meski 19 titik sudah pasti dikerjakan, ada satu usulan yang menjadi perhatian serius Bupati Muna, Bachrun Labuta, yakni daerah irigasi Komba-komba. Usulan tersebut tidak masuk dalam daftar penerima tahun ini karena dokumen yang belum lengkap saat verifikasi di desk Kementerian PU.
“Saat itu, kita sudah lengkapi, hanya saja aplikasi SIPURI sudah tertutup,” kata Mustajab, Selasa (16/6/2026).
Atas perintah bupati, Dinas PUPR Muna kembali berkoordinasi dengan BWS. Hasilnya, anggaran pembangunan irigasi Komba-komba yang mencapai Rp 32 miliar dinilai terlalu besar untuk diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Skema Bertahap: Rp 8 Miliar Tahun Ini, Sisanya Dua Tahun ke Depan
BWS kemudian mengusulkan skema pendanaan bertahap ke pusat. Tahun 2026 ini, alokasi untuk irigasi Komba-komba sebesar Rp 8 miliar. Sisanya akan dianggarkan pada tahun 2027 hingga 2028.
“Karenanya, BWS kembali berkoordinasi dengan pusat untuk mengalokasikan anggarannya secara bertahap,” ucap Mustajab.
Dengan skema tersebut, proyek irigasi Komba-komba tetap bisa dimulai tahun ini meskipun belum sepenuhnya dibiayai. Pemkab Muna memastikan akan terus memantau kelengkapan administrasi agar tidak ada lagi usulan yang gagal verifikasi di masa mendatang.
