KENDARI — Sucianti Suaib Saenong menyampaikan penilaian itu di Kendari, Selasa, menanggapi momen keakraban Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) dan Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Keduanya hadir dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sultra di Kabupaten Kolaka. Menurut Sucianti, perbedaan pandangan dan dinamika politik yang pernah terjadi tidak seharusnya menjadi penghalang upaya bersama membangun daerah.
Sucianti menilai pertemuan kedua tokoh Sultra yang dihormati dan dikagumi itu menunjukkan kedewasaan berpolitik di depan publik. Dalam sistem demokrasi, kata dia, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar. Kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun ego politik.
"Pertemuan ini menjadi contoh yang sangat baik, khususnya bagi politisi muda. Dua tokoh Sultra yang sangat dihormati dan dikagumi menunjukkan kedewasaan berpolitik di depan publik," ujar Sucianti.
Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang juga Ketua Umum BPD HIPMI Sultra periode 2018-2022 itu menilai sinergi ASR sebagai kepala daerah dan Ridwan Bae sebagai legislator nasional berperan strategis. Ridwan Bae punya pengalaman panjang serta jejaring politik kuat di tingkat nasional. ASR memahami langsung kebutuhan dan tantangan pembangunan di daerah.
"Bapak Ridwan Bae punya jam terbang politik tinggi di Senayan, sementara Bapak ASR sebagai kepala daerah paham betul kebutuhan di lapangan. Ibarat sepasang sepatu, keduanya harus berjalan seiring. Jika potensi nasional dan daerah ini bersinergi, pengawalan anggaran serta program pembangunan dari pusat dapat terdorong maksimal ke Sultra," katanya.
Sucianti menegaskan hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif bukan berarti menghilangkan fungsi kritik maupun pengawasan. Komunikasi konstruktif dan saling menghargai menjadi bagian penting menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Fungsi DPR memberi masukan dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah merupakan mekanisme demokrasi yang perlu dipahami secara bijaksana.
"Fungsi DPR memang mengawasi dan memberikan masukan, bukan sekadar menyanjung. Namun, penerimaannya juga harus bijak. Kritik adalah fungsi kontrol, sedangkan rekonsiliasi adalah wujud kedewasaan politik. Jika ada dinamika, sebaiknya diredam demi satu tujuan, yaitu membela kepentingan masyarakat Sultra," ujarnya.
Sucianti berharap pertemuan ASR dan Ridwan Bae tidak berhenti sebagai simbol keakraban personal. Menurut dia, momen itu bisa menjadi awal penguatan komunikasi dan kolaborasi memperjuangkan berbagai program pembangunan daerah. Kemajuan Sulawesi Tenggara membutuhkan kebersamaan seluruh elemen, termasuk para pemimpin politik di tingkat daerah maupun nasional, agar aspirasi pembangunan diperjuangkan maksimal.
"Sebagai generasi muda Sulawesi Tenggara, saya percaya kemajuan daerah tidak dibangun melalui polarisasi berkepanjangan, melainkan melalui kolaborasi dan gagasan. Kita tidak harus selalu sepakat untuk bisa bekerja sama, sebab kepentingan masyarakat jauh lebih besar daripada perbedaan politik elite," kata Sucianti.