KENDARI — Hiruk-pikuk perayaan kemerdekaan ke-81 di Sulawesi Tenggara memang penting sebagai ritual kebangsaan. Namun, refleksi kritis justru muncul di tengah gegap gempita Agustus: sudahkah rakyat benar-benar berdaulat, atau hanya menjadi objek legitimasi kekuasaan yang hadir setiap setengah dekade?
Pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Di balik lomba-lomba dan hiasan jalan, ada realitas yang lebih pahit: warga yang merdeka secara politik tetapi masih rentan secara ekonomi. Kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah deklarasi untuk menjadi subjek atas sejarah sendiri, bukan sekadar tanggal yang dihafal.
Demokrasi Prosedural vs Kedaulatan Harian
Setiap lima tahun, rakyat dipanggil ke bilik suara. Spanduk terpasang, janji ditebar, dan pemimpin mendatangi kampung-kampung. Warga yang selama bertahun-tahun mungkin terabaikan tiba-tiba menjadi sangat penting. Tangan dijabat, rumah didatangi, dan rakyat disebut pemilik kedaulatan.
Tetapi setelah suara terkumpul dan kekuasaan terbentuk, ke mana rakyat pergi? Di sinilah paradoks demokrasi kita terlihat. Rakyat menjadi penting ketika kekuasaan butuh legitimasi, tetapi kembali tak terlihat ketika keputusan diambil. Pemilu hanyalah pintu masuk, bukan tujuan akhir demokrasi.
Kedaulatan seharusnya berlangsung setiap hari, bukan hanya pada hari pemungutan suara. Rakyat yang hanya dibutuhkan saat pemilu adalah rakyat sebagai angka—dihitung, dipetakan, dan diprediksi. Dalam keadaan seperti ini, martabat warga negara tereduksi menjadi sekadar suara elektoral.
Politik Uang dan Jerat Kemiskinan
Politik uang menjadi gejala paling telanjang dari praktik demokrasi yang timpang. Ketika suara dapat dibeli dengan sejumlah uang atau bantuan sesaat, manusia sedang direduksi menjadi transaksi. Namun, menyalahkan rakyat penerima uang politik adalah tindakan yang tergesa-gesa.
Mengapa seseorang menerima uang politik? Jawabannya sederhana: kemiskinan. Kebutuhan hidup tidak mengenal jadwal lima tahunan. Orang miskin tidak bisa menunggu janji masa depan untuk makan hari ini. Politik transaksional adalah cermin dari struktur sosial yang membuat sebagian warga terlalu rentan untuk berkata tidak pada kekuasaan.
Di sinilah kemerdekaan perlu dibaca lebih jauh. Apakah seseorang sungguh merdeka apabila ia bebas memilih tetapi tidak bebas dari kemiskinan? Apakah berdaulat apabila memiliki hak politik tetapi tidak punya kekuatan memengaruhi kebijakan yang menentukan hidupnya?
Penjajahan Bentuk Baru yang Lebih Halus
Penjajahan tidak selalu hadir dalam bentuk kapal asing atau tentara bersenjata. Dominasi bisa datang lebih dekat dan lebih halus: ketimpangan ekonomi, korupsi, ketidakadilan hukum, pendidikan yang tidak merata, dan kesempatan hidup yang berbeda karena latar belakang sosial.
Kemerdekaan seharusnya membuat kita berani bertanya, bahkan ketika pertanyaan itu tidak nyaman. Bangsa yang hanya pandai mengingat masa lalu tanpa berani memeriksa keadaan hari ini akan terjebak dalam romantisme sejarah. Ritual perayaan tetap penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari—bukan hanya dalam pidato dan spanduk.
