Sikka — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dipimpin langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 telah memengaruhi sekitar 7.000 warga di delapan desa di pulau tersebut, yang terletak di utara Pulau Flores.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pasokan air bersih menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana ini.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran meninjau langsung kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Didampingi Bupati Sikka Juventus Kago, Dirjen SDA memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi. Mereka juga mengecek kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023, yang memiliki kapasitas sekitar 1,8 liter per detik dan menjadi salah satu sumber layanan air masyarakat.
Untuk kebutuhan darurat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
BBWS Nusa Tenggara II juga menyiapkan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah guna menentukan titik pengembangan sumber air baru. Ini penting agar pasokan air tidak hanya mengandalkan sumber yang ada saat ini.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Kementerian PU juga mengidentifikasi perlunya perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Di luar urusan air, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses warga.
Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa juga mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Dengan langkah-langkah ini, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan bertahap, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar pascagempa.
