BAUBAU — BPH Migas menegaskan bahwa ketersediaan stok BBM subsidi di Sultra tidak cukup hanya berhenti di terminal. Distribusi yang mampu menjangkau masyarakat di kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas utama pengawasan yang melibatkan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga, serta pemerintah daerah.
Pengawasan ini bertujuan memastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak, dengan jumlah, waktu, dan harga yang sesuai ketentuan—bukan sekadar menumpuk di penyimpanan.
FT Baubau: Gardu Depan Pasokan Energi Indonesia Timur
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menyebut Fuel Terminal (FT) Baubau memegang posisi strategis dalam rantai pasok BBM, tidak hanya untuk Sulawesi tetapi juga kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Terminal ini dinilai vital untuk memastikan keandalan pasokan di tengah kondisi geografis Sultra yang didominasi wilayah kepulauan.
“Kami memastikan amanah dari Pemerintah kepada Pertamina dan Pertamina Patra Niaga (PPN) telah dijalankan dengan baik dan sudah cukup terjaga reliability (keandalan), suplai (pasokan), dan distribusi BBM kepada masyarakat di daerah-daerah yang wilayahnya kepulauan,” ujar Wahyudi dalam keterangan resminya, Kamis (3/9/2026).
Koordinasi dengan 5 Kepala Daerah untuk Evaluasi SPBU
Persoalan distribusi ini turut dibahas langsung dengan sejumlah kepala daerah. BPH Migas, Ditjen Migas, dan Pertamina Patra Niaga menggelar pertemuan dengan Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Muna Bachrun, Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Bupati Wakatobi Haliana, serta Bupati Buton Selatan Muh Adios.
Wahyudi menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menggambarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Mulai dari sektor perikanan, pertanian, pelayanan umum, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hasil koordinasi ini akan ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap lembaga penyalur dan kebutuhan SPBU baru.
“Akan kita lakukan evaluasi bersama Pemerintah Daerah dan Ditjen Migas untuk menyiapkan penyalur-penyalur atau SPBU yang dapat meringankan dan dibangun di wilayah klaster masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.
Petani Muna Kesulitan Akses BBM untuk Traktor
Di Kabupaten Muna, persoalan distribusi ini dirasakan langsung oleh para petani. Bupati Muna Bachrun mengungkapkan bahwa kondisi geografis daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi petani yang membutuhkan BBM untuk mengoperasikan traktor dan peralatan pertanian lainnya.
“Masyarakat Muna mengalami kesulitan untuk membeli BBM di SPBU untuk traktor dan alat-alat yang lain,” kata Bachrun, menggambarkan hambatan yang terjadi di lapangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menekankan pentingnya menjaga keandalan distribusi dari FT Baubau. Hal ini demi mengamankan proses distribusi BBM di Indonesia bagian tengah dan timur. Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, menambahkan pihaknya berharap dukungan regulasi pemerintah untuk memperkuat keandalan pasokan di kawasan timur Indonesia.
