SULAWESI TENGGARA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi melaporkan sekitar 83.000 desa dan kelurahan di Indonesia sudah terhubung internet, setara 98 persen cakupan nasional. Meski begitu, sekitar 2.000 desa masih berstatus blankspot dengan Papua sebagai wilayah terbanyak. Kesenjangan ini jadi ujian nyata pemerataan konektivitas di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur Utama BAKTI Komdigi Fadhilah Mathar memaparkan capaian tersebut dalam acara Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8). Menurut dia, angka 98 persen itu mencerminkan perluasan infrastruktur telekomunikasi yang berjalan di seluruh Tanah Air.
"Sekarang posisinya di seluruh Indonesia, ini totalnya ada sekitar 83.000 desa dan kelurahan, itu hampir 98 persen sudah ter-cover (internet)," ujar Fadhilah dalam paparannya.
BAKTI mengandalkan tiga pilar utama untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pilar pertama adalah base transceiver station (BTS) 4G yang kini menghadirkan sinyal di 6.747 desa.
Pilar kedua berupa jaringan serat optik Palapa Ring sepanjang 12.148 kilometer. Jaringan ini melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten dan kota non-komersial.
Pilar ketiga adalah Satelit Republik Indonesia (Satria-1) dengan kapasitas 150 Gbps. Satelit ini menjadi tulang punggung konektivitas di daerah yang sulit dijangkau jaringan terestrial.
Secara total, akses internet BAKTI sudah tersedia di 3.864 titik layanan publik dan lebih dari 31.000 lokasi di berbagai wilayah. Dari jumlah itu, sekitar 68 persen menyasar sektor pendidikan, 5,89 persen kesehatan untuk mendukung e-government, dan 19,9 persen kantor pemerintahan serta pusat kegiatan masyarakat.
Infrastruktur tersebut juga dimanfaatkan di pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga fasilitas transportasi publik.
Dari sekitar 2.000 desa yang belum terhubung, Papua disebut sebagai wilayah dengan blankspot terbanyak. Kondisi geografis berupa pegunungan, hutan, dan permukiman tersebar membuat pembangunan BTS maupun penarikan serat optik jauh lebih mahal dibanding Jawa dan Sumatera.
Fadhilah menegaskan pembangunan konektivitas di wilayah 3T harus diarahkan pada manfaat nyata bagi warga. Keberhasilan program, katanya, tidak cukup diukur dari jumlah infrastruktur yang berdiri, tetapi juga dari tingkat pemanfaatannya.
Pada 2025, Komdigi melelang frekuensi 1,4 GHz untuk mengejar misi internet cepat 100 Mbps yang murah. Spektrum ini dialokasikan untuk menghidupkan kembali layanan broadband wireless access (BWA) bagi jaringan tetap lokal berbasis packet switched.
Hak penggunaan spektrum diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dengan wilayah layanan per regional. Lelang dimenangkan MyRepublic dan Surge (WIFI), yang masing-masing berhak mengoperasikan 80 MHz pita frekuensi di rentang 1432–1512 MHz selama 10 tahun.
Keduanya telah mengeksekusi frekuensi yang dimenangkan dan mulai menggelar layanan internet murah berkecepatan hingga 100 Mbps.
Survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2026 mencatat pengguna internet Indonesia mencapai 81,76 persen, naik sekitar 6 juta jiwa dibanding tahun sebelumnya. Tingkat penetrasi menjangkau 235 juta jiwa dari total populasi 287 juta jiwa.
Angka itu meningkat dari posisi tahun sebelumnya di 80,66 persen atau sekitar 229 juta jiwa. Artinya, internet sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat di berbagai sektor kehidupan, bukan lagi layanan sekunder.
Bagi pelaku bisnis digital dan investor startup, data ini menjelaskan dua hal sekaligus. Pasar pengguna internet Indonesia sudah sangat besar, tetapi lapisan pertumbuhan berikutnya justru berada di wilayah yang belum terhubung listrik stabil sekalipun. Sisa 2.000 desa blankspot, terutama di Papua, adalah pasar terakhir yang menuntut model distribusi berbeda, mulai dari satelit hingga BWA berbasis frekuensi 1,4 GHz.