Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meninjau langsung progres rehabilitasi Pelabuhan Laut Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang menghabiskan anggaran Rp64,1 miliar. Peninjauan yang dilakukan Kamis (20/8/2026) ini menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemenhub untuk tahun 2027.
KOLAKA — Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan peninjauan proyek rehabilitasi Pelabuhan Laut Kolaka pada Kamis (20/8/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari proses inventarisasi kebutuhan RKA Kemenhub untuk tahun anggaran 2027.
Dalam peninjauan tersebut, tim Kemenhub didampingi langsung oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Kolaka, Lukmanul Hakim, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perwakilan dari kontraktor pelaksana, PT Sulawesi Makmur Perkasa, juga turut hadir untuk memaparkan perkembangan pengerjaan di lapangan.
Bukan Sekadar Cek Progres, Ini yang Dipantau Tim Kemenhub
Kegiatan ini tidak hanya memantau persentase pengerjaan fisik. Tim Kemenhub juga memeriksa secara langsung kondisi infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang ada di Pelabuhan Laut Kolaka.
Hasil pemantauan tersebut nantinya akan diolah menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk menyusun program pengembangan transportasi laut di Kabupaten Kolaka pada periode mendatang.
Anggaran Rp64,1 Miliar untuk Pengerjaan Tiga Tahun
Proyek rehabilitasi Pelabuhan Kolaka ini menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years. Pengerjaannya dijadwalkan berlangsung selama tiga tahun, yakni dari tahun 2026 hingga 2028.
Nilai investasi yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai Rp64,1 miliar. Dengan skema tersebut, pengerjaan proyek tidak harus rampung dalam satu tahun anggaran, melainkan bertahap sesuai dengan perencanaan dan kemampuan fiskal negara.
Apa Dampaknya bagi Warga Kolaka?
Rehabilitasi ini diharapkan tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga mendongkrak kualitas pelayanan transportasi laut di wilayah tersebut. Bagi warga Kolaka dan sekitarnya, perbaikan ini menjadi penting karena pelabuhan merupakan pintu gerbang utama mobilitas orang dan barang.
Dengan adanya peningkatan infrastruktur, aktivitas bongkar muat diharapkan semakin efisien. Hal ini pada akhirnya bisa menekan biaya logistik dan memperlancar distribusi kebutuhan pokok dari dan ke Kabupaten Kolaka.
Peninjauan yang dilakukan tim Biro Perencanaan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat serius memperhatikan konektivitas laut di kawasan timur Indonesia. Pelabuhan Kolaka sendiri merupakan salah satu simpul transportasi yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dengan sejumlah daerah lain.
