SULAWESI TENGGARA — Irma Chaniago menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat kerja bersama Kepala BGN, Sudaryono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia mengingatkan bahwa program prioritas pemerintah ini harus dikawal ketat, baik dari sisi kecukupan gizi maupun efisiensi anggaran.
"Jangan sampai negara dirugikan, rakyat dirugikan, dan fiskal tidak mampu menopang keberlangsungan program ini," ujar Irma dalam rapat tersebut.
Kesenjangan Angka yang Memicu Pertanyaan Publik
Politisi NasDem itu menyoroti perbedaan besar antara angka yang disebutkan di publik dengan nilai realisasi di lapangan. Ia mencontohkan, banyak pihak menyebut anggaran per porsi mencapai Rp 15 ribu, namun informasi yang ia terima menunjukkan distribusi nilai makanan bisa jauh lebih rendah, sekitar Rp 6 ribu.
"Banyak yang bilang harganya Rp 15 ribu, tapi yang terdistribusi nilainya hanya Rp 6 ribu. Ini kan menimbulkan pertanyaan besar," kata Irma.
Menurut Irma, konsep MBG bukan sekadar program pemberian makanan pengenyang perut, melainkan penjaminan asupan gizi ideal bagi anak sekolah dan ibu hamil. Tanpa kejelasan nilai per porsi, publik sulit menilai apakah standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar terpenuhi di lapangan.
Kebutuhan Transparansi dan Kesiapan Fiskal
Irma menegaskan bahwa pengumuman resmi harga per porsi bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari akuntabilitas publik yang mencegah munculnya misinformasi di tengah masyarakat.
"Ini harus tersampaikan ke publik dengan jelas. Jangan sampai terjadi kebingungan informasi yang justru menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini," ujarnya.
Selain soal transparansi harga, Komisi IX juga mendorong BGN memastikan kesiapan fiskal untuk menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang. Irma menekankan bahwa komitmen anggaran sebesar Rp 232,5 triliun harus diiringi dengan tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan.
Langkah Tindak Lanjut BGN
Rapat tersebut berujung pada instruksi agar BGN menindaklanjuti masukan dari Komisi IX DPR, khususnya soal mekanisme pelaporan harga dan standar gizi. Kepala BGN, Sudaryono, diminta merespons temuan di lapangan serta merumuskan standar baku yang bisa dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
