SULAWESI TENGGARA — Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, mendesak agar pola penanganan bencana kekeringan diubah total. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh lagi bersikap reaktif dengan sekadar menunggu laporan kekeringan masuk. Yang dibutuhkan saat ini adalah strategi antisipasi jangka panjang yang matang dan terukur, jauh sebelum kemarau benar-benar menghantam.
"Hal yang harus dilakukan bukan lagi sekadar langkah penanganan, tetapi bagaimana antisipasi menghadapi cuaca ekstrem ini, salah satunya musim kemarau," ujar Bambang di Kota Bandung, Rabu (19/8/2026). Mengapa Antisipasi Lebih Krusial daripada Penanganan?
Bambang menilai, jika mitigasi tidak dipersiapkan dengan serius, dampak kekeringan akan merembet ke berbagai sektor. Ancaman paling nyata adalah penurunan produksi pangan secara signifikan. Kondisi ini akan memicu kelangkaan pasokan, mendorong harga komoditas meroket, dan pada akhirnya menghantam daya beli masyarakat lapisan bawah.
"Kemampuan produksi para petani kita harus terus ditingkatkan. Jika produksi pangan berkurang, kelangkaan dan kenaikan harga tak bisa terelakkan," tegasnya.
Lebih lanjut, politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti bahwa persoalan kekeringan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi lintas sektoral yang ketat, mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, hingga tingkat desa. Aliran air sungai, kelancaran saluran irigasi, hingga kelestarian sumber air di kawasan hulu harus dipastikan tetap terjaga. Ancaman Lahan Kritis dan Alih Fungsi Lahan Produktif
Salah satu pekerjaan rumah terbesar yang disorot Komisi II adalah maraknya lahan kritis di Jawa Barat yang terus menggerus keberadaan mata air. Bambang mendesak adanya percepatan rehabilitasi lahan kritis dan pengembalian fungsi hutan sebagai benteng utama ketahanan air daerah.
Di samping itu, ia juga mengingatkan bahaya alih fungsi lahan pertanian produktif. Menurutnya, lahan-lahan subur yang selama ini menjadi lumbung pangan harus dijaga ketat. Jika dibiarkan terus menyusut, produktivitas pertanian Jabar akan semakin terancam dalam beberapa tahun ke depan. Sejalan dengan Program Infrastruktur Gubernur
Meski menyuarakan kekhawatiran, Komisi II DPRD Jabar memberikan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang tengah fokus membangun infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, Bambang mengingatkan agar pembangunan fisik tersebut berjalan selaras dan seimbang dengan penguatan sektor produksi pangan.
"Ya tentunya kita pun mendukung langkah-langkah Bapak Gubernur Jabar untuk menyelesaikan persoalan perekonomian ini. Namun khusus untuk sektor produksi, ini pun harus menjadi perhatian serius," pungkasnya.
Menurutnya, infrastruktur yang megah tidak akan ada artinya jika lumbung pangan daerah justru kolaps. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan fisik dan ketahanan pangan menjadi kunci utama agar perekonomian Jabar tumbuh secara berkelanjutan dan tidak rapuh di tengah tekanan perubahan iklim.
