Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiagakan sembilan unit mobil tangki air di tujuh kabupaten/kota yang masuk kategori risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Gubernur Sultra Andi Sumangerukka memerintahkan armada tersebut langsung disebar ke titik rawan, tidak dipusatkan di Kendari, agar respons darurat lebih cepat saat puncak kemarau tiba pada September-Oktober 2026.
KENDARI — Tujuh wilayah di Sulawesi Tenggara masuk zona merah rawan karhutla dan kekeringan, meliputi Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Baubau, dan Kota Kendari. Sementara sepuluh kabupaten/kota lainnya di provinsi ini berada pada tingkat risiko sedang.
Keputusan ini berdasarkan laporan resmi Stasiun Klimatologi BMKG Sultra dan pemetaan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sultra 2022-2026. Seluruh daerah di Sultra secara umum berada pada potensi kerawanan tinggi terhadap bencana kekeringan.
Puncak Kemarau Diprediksi Terjadi September-Oktober 2026
Ancaman bencana hidrometeorologi ini disebut bakal memuncak dalam beberapa bulan ke depan. Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyebut puncak musim kemarau diproyeksikan berlangsung pada September hingga Oktober 2026, dengan durasi kekeringan mencapai 21 dasarian.
"Berdasarkan laporan resmi Stasiun Klimatologi BMKG Sultra dan pemetaan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sultra 2022-2026, seluruh kabupaten dan kota di wilayah Sultra secara umum berada pada potensi kerawanan tinggi terhadap bencana kekeringan," ujarnya di Kendari, Rabu.
Armada Tidak Dipusatkan di Kendari, Ini Alasannya
Strategi penanganan darurat tahun ini sengaja diubah. Sembilan unit mobil tangki air dan sarana pemadam kebakaran pendukung tidak disimpan di ibu kota provinsi, melainkan langsung ditempatkan di wilayah-wilayah paling rawan.
"Jika sarana pendukung disimpan di Kendari, akan membutuhkan waktu saat penanganan emergency. Oleh karena itu, kita tempatkan langsung di daerah rawan agar begitu terjadi karhutla dapat segera dioperasikan," kata Andi Sumangerukka.
Posko Siaga Bencana Wajib Aktif di Setiap Daerah
Gubernur menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk segera mengaktifkan Posko Siaga Bencana di wilayah masing-masing. Posko ini menjadi pusat koordinasi jika terjadi kebakaran lahan maupun kekeringan.
Selain menyiagakan peralatan fisik, Pemprov Sultra juga menyelenggarakan simulasi teknis. Kegiatan ini bertujuan melatih kesiapan taktis personel dalam mengoperasikan sarana pemadam serta menyelaraskan alur regulasi darurat antar-instansi terkait.
