KENDARI — Tujuh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara berada dalam kategori risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan. Data itu mengemuka dalam Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Karhutla serta Kekeringan Tahun 2026 yang digelar di halaman kantor gubernur, Rabu (26/8/2026).
Gubernur Sultra menegaskan, kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada seremonial apel dan simulasi semata. Seluruh jajaran diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, hingga mekanisme respons cepat di lapangan.
"Jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi. Kita harus betul-betul siap menghadapi bencana," tegasnya.
Tujuh Daerah Risiko Tinggi Karhutla
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sultra 2022–2026, daerah dengan risiko tinggi karhutla meliputi Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Baubau.
Sementara itu, 10 daerah lain masuk kategori risiko sedang, yakni Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Untuk bencana kekeringan, seluruh kabupaten dan kota di Sultra berada pada tingkat risiko tinggi.
Ancaman tersebut diperkirakan semakin meningkat menjelang puncak musim kemarau. BMKG Sultra pada Juli 2026 merilis dinamika atmosfer dan laut yang menunjukkan kondisi perlu diwaspadai.
Patroli Terpadu dan Respons Cepat Titik Api
Gubernur meminta patroli terpadu di kawasan rawan karhutla ditingkatkan. Dinas Kehutanan, Manggala Agni, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Korem, dan Polda diminta memperkuat pengawasan titik panas, khususnya di wilayah risiko tinggi dan kawasan hutan lindung.
"Begitu ada laporan titik api, tim harus segera bergerak. Jangan menunggu api membesar," ujarnya.
Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik disengaja maupun kelalaian, juga ditekankan. Larangan membuka lahan dengan cara dibakar harus terus disosialisasikan ke masyarakat.
Antisipasi Krisis Air dan Kesiapan Sektor Kesehatan
Pemerintah daerah diminta menyiapkan cadangan air alternatif dan distribusi air bersih menggunakan armada tangki untuk wilayah terdampak kekeringan. Kesiapsiagaan sektor kesehatan juga menjadi perhatian, terutama mengantisipasi peningkatan kasus penyakit akibat kekeringan dan debu.
Puskesmas dan rumah sakit diminta meningkatkan kesiapan pelayanan. Gubernur juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti pemantauan satelit, data BMKG, dan aplikasi pelaporan bencana secara real time.
BPBD Jadi Pusat Kendali Data
BPBD Provinsi Sultra diharapkan menjadi pusat kendali data yang mampu menyajikan informasi cepat dan akurat bagi para pengambil keputusan. Peningkatan keterampilan personel dan manajemen operasional penanggulangan bencana juga menjadi prioritas.
Menutup sambutannya, Gubernur mengingatkan seluruh stakeholder agar mengedepankan upaya pencegahan. "Pencegahan itu jauh lebih baik daripada kita melakukan pengobatan," pungkasnya.
